Koreri.com, Manokwari – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) melontarkan dorongan tegas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat agar tidak setengah hati mendukung operasional Pabrik Kelapa Sawit Mini Masni yang kini telah siap berproduksi.
Pabrik berbasis koperasi tersebut dinilai sebagai simbol kebangkitan pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) dalam memasuki sektor industri hilir yang selama ini didominasi pihak luar.
Ketua F – Golkar DPR Provinsi Papua Barat, Amin Ngabalin, S.Pi menegaskan bahwa momentum kehadiran pabrik sawit mini ini tidak boleh disia-siakan.
Ia menyebut, keberadaan industri pengolahan di tingkat lokal merupakan bukti bahwa masyarakat Papua mampu naik kelas, dari sekadar pemasok bahan mentah menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri perkebunan.
“Ini bukan sekadar pabrik, tetapi titik balik. Orang Asli Papua harus mulai berdiri di sektor hilir. Kalau ini berhasil, maka akan lahir pengusaha-pengusaha Papua yang benar-benar mandiri dan berdaya saing,” tegas Amin Ngabalin dalam keterangan persnya yang redaksi Koreri.com, Kamis (6/8/2026).
Namun di balik optimisme tersebut, Amin Ngabalin juga menyentil lemahnya dukungan konkret pemerintah daerah terhadap inisiatif ekonomi berbasis koperasi.
Ia mengingatkan, tanpa intervensi kebijakan dan dukungan nyata, pabrik yang telah dibangun dengan susah payah berpotensi mandek di tengah jalan.
Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat itu mengatakan, Pemerintah pusat tengah gencar mendorong agenda hilirisasi sebagai strategi nasional untuk meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat ekonomi daerah. Karena itu, Papua Barat dinilai tidak boleh hanya menjadi penonton.
“Jangan sampai kita hanya bicara hilirisasi di atas kertas, tetapi ketika ada contoh nyata justru dibiarkan berjalan sendiri tanpa dukungan. Ini yang harus dikoreksi,” tekan Ngabalin tajam.
Mantan Sekretaris DPD KNPI itu pun mendesak Pemprov Papua Barat bersama BP3OKP segera merumuskan skema dukungan konkret melalui Program Papua Produktif.
Dukungan tersebut meliputi penyediaan dana stimulan, penguatan modal kerja, peningkatan kapasitas manajemen koperasi, hingga pendampingan teknis agar operasional pabrik berjalan berkelanjutan.
Menurut politisi Partai Golkar ini bahwa tantangan utama koperasi saat ini bukan lagi pembangunan fisik, melainkan keberlangsungan operasional. Tanpa dukungan modal dan manajemen, kata dia, koperasi berisiko gagal bersaing di tengah ketatnya industri sawit nasional.
“Jangan biarkan koperasi yang sudah berjuang membangun pabrik justru tumbang karena minim dukungan. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator sekaligus penguat,” tegasnya.
Lebih jauh, Amin menilai keberhasilan Pabrik Sawit Mini Masni dapat menjadi model pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di Papua Barat. Ia optimistis, jika didukung serius, langkah ini akan memicu lahirnya koperasi-koperasi produktif lainnya di berbagai daerah.
Legislator Papua Barat Dapil Kabupaten Fakfak itu mendorong sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem hilirisasi perkebunan yang inklusif, dengan menempatkan masyarakat Papua sebagai pelaku utama, bukan sekadar objek pembangunan.
“Sudah saatnya kita ubah pola. Masyarakat Papua tidak hanya menjual hasil kebun, tetapi juga menikmati nilai tambah dari proses produksi hingga pemasaran. Di situlah kesejahteraan akan benar-benar tercipta,” tuturnya.
Dorongan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberpihakan kebijakan terhadap pengusaha OAP akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua.
KENN
