Koreri.com,Manokwari– Penjabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta ikut menciptakan keamanan dan ketentraman yang kondusif.
Sehingga proses proses pembangunan di Provinsi Papua Barat dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
“Kebiasaan bakar-bakar dan palang-palang kantor dan jalan-jalan harus ditinggalkan, itu bukan budaya manusia beradab apalagi ibukota provinsi kita berad di Pulau Peradaban orang asli dan telah dikenal secara luas sebagai Tanah Injil,” tegas Paulus Waterpauw dalam sambutannya saat upacara HUT Provinsi Papua Barat ke-23 di lapangan apel kantor gubernur, Arfai Manokwari, Rabu (12/10/2022).
Karena itu lanjut Waterpauw menjelaskan, momentum 23 tahun Provinsi Papua Barat menjadi refleksi semua pihak.
“tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika kita mau duduk dan bicara baik-baik,” ujarnya.
Penegasan Pj Gubernur Papua Barat itu mendapat respon positif dari Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom,S.I.K.,M.Si.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kapolres Manokwari mengatakan, sudah barang tentu budaya palang memalang akan menghambat pembangunan di daerah.
“Kami tentu sangat mendukung dan akan berupaya meneruskan arahan beliau kepada seluruh elemen di Manokwari,” kata Kapolres kepada awak media.
Dijelaskannya bahwa jika ada upaya pemalangan, maka pihaknya akan melakukan pembukaan dengan cara persuasif dan menggandeng tokoh-tokoh.
Dikatakan Kapolres bahwa jika ada pemalangan otomatis akan dilakukan langkah tegas sesuai dengan aturan hukum pidana.
Hanya saja, pihaknya tetap menempuh langkah persuasif sebelum mengambil langkah tegas sesuai undang-undang.
“Karena kalau ada pemalangan tentu akan menghambat pembangunan di suatu wilayah termasuk Papua Barat,”tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T, mendukung peryataan Pj Gubernur Papua Barat.
“Saya sangat mendukung apa yang disampaikan Bapa Pj Gubernur sampaikan itu, saya juga sudah menyampaikan kepada masyarakat di Bintuni kitong stop palang kalau mau membangun, kalau ada masalah mari kita berembuk bersama mencari solusi, pemerintah pasti memperhatikan segala sesuatu terkait hak ketentuan adat, pemerintah menghormati itu,”pungkas Kasihiw.
KENN
