Sairdekut : DPRD Maluku Sepakati RAPBD 2023  Sesuai Deadline Waktu

Melkianus Sairdekut kunker Pres Jokowi
Pelaksana Tugas Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut

Koreri.com, Ambon – DPRD Maluku akhirnya menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.021 Triliun.

Kesepakatan itu dicapai usai Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangkaian penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023, Rabu (30/11/2022).

Menariknya,  RAPBD 2023 tersebut berhasil disepakati sesuai deadline waktu yang ditentukan sebagaimana aturan main yang ada.

“Bahwa hari ini kita sama-sama bersyukur atas kerja keras seluruh rekan anggota DPRD Maluku bersama Sekda dan jajaran, karena telah dilakukan penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2023,” demikian disampaikan Pelaksana Tugas Ketua DPRD Maluku Melkianus Sairdekut kepada sejumlah media diruang kerjanya, Kamis (1/12/2022).

Diakuinya, dari aspek materi dalam seluruh rangkaian rapat pembahasan RAPBD banyak kebutuhan disampaikan anggota Dewan.

“Memang kita terkendala sumber daya keuangan tetapi yang penting kita bisa memastikan skala prioritas jangka menengah daerah terakomodir di RAPBD. Dan juga 8 Fraksi sudah setuju dengan RAPBD 2023,” akui Sairdekut.

Penetapan RAPBD TA 2023 ini, lanjut dia, telah sesuai batas waktu yang ditentukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yakni 30 November.

“Jadi RAPBD yang ditetapkan sebanyak Rp3, 021 Triliun. Setelah itu,  Pemerintah Provinsi mengirimkan RAPBD tersebut ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi. Jadi kita tetapkan APBD tepat waktu,” tandasnya.

Soal alokasi APBD TA 2023 yang kabarnya sebagian untuk pembayaran hutang PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan pembiayaan tahapan  pemilihan Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pilkada dibenarkan Sairdekut.

“Memang betul sekali, postur APBD kita mengalami kenaikan dari Rp2,9 Trilyun menjadi Rp 3,021 Triliun. Memang ada kewajiban Pemerintah Provinsi Maluku terkait pembayaran dana pinjaman PT SMI sebesar Rp136 Miliar. Itu memang sangat mempengaruhi postur anggaran. APBD mengalami kenaikan Rp3,021 triliun, tapi disisi lain ada kewajiban selesaikan hutang yang salah satunya ke PT SMI  dan persiapan Pilpres, Pileg dan Pilkada,” ujarnya membenarkan itu.

JFL