as
as
as

DPR Papua Barat Dukung Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023

IMG 20221213 WA0003
Jubir Gabungan Fraksi DPR Papua Barat Agustinus Kambuaya menyerahkan Materi Pemandangan Umum Gabungan Fraksi kepada Pimpinan Rapat Paripurna DPR-PB di Ballroom Aston Niu Manokwari, Selasa (13/12/2022).(Foto : KENN)

Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat mendukung penuh pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 mendatang.

Dukungan ini disampaikan Juru bicara gabungan fraksi DPR Papua Barat  Agustinus Kambuaya, S.Ip dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum gabungan fraksi terhadap Ranperda APBD TA 2023 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Selasa (13/12/2022).

as

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR-PB Orgenes Wonggor, S.IP didampingi Wakil Ketua I Ranley H.L. Mansawan, S.E, Wakil Ketua II H. Saleh Siknun, S.E, Wakil Ketua III Jongky R. Fonataba, S.E., M.M dan Wakil Ketua IV Cartenz Malibela, S.IP yang juga dihadiri Pj Sekda Papua Barat Dance Sangkek, S.H., M.M itu, Jubir Gabungan Fraksi  Agustinus Kambuaya menjelaskan bahwa terhadap pertumbuhan perekonomian di Papua Barat tahun 2023, DPR Papua Barat mendukung kebijakan Pemerintah Daerah.

Gabungan fraksi DPR Papua Barat berpandangan bahwa Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja agar memiliki daya saing yang lebih tinggi dengan membuat program kerja dan praktek latihan kerja melalui OPD terkait.

“Terhadap lemahnya struktur produksi domestik agar kiranya Pemerintah Provinsi Papua Barat mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan baku yang berasal dari SDA dengan membuat program pembinaan dan membuka lahan-lahan untuk kegiatan pertanian di daerah-daerah pusat pertanian,” kata Agustinus Kambuaya.

Lebih lanjut dijelaskan Kambuaya bahwa terhadap kondisi infrastruktur pendukung perekonomian Papua Barat agar pemerintah lebih serius melaksanakan program-program pembangunan dan pengembangan wilayah yang lebih efektif serta efisien.

Begitu juga dengan pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri, gabungan fraksi minta eksekutif lebih serius menata kawasan tersebut agar tidak menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan serta tidak bermasalah dengan wilayah adat.

KENN

as

as