Koreri.com, Sorong – Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 bukan merupakan tanggung jawab lembaga penyelenggara atau pemerintah daerah saja, tetapi semua pihak termasuk berkolaborasi bersama elemen masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi yang berkualitas.
Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr Muhammad Musa’ad,M.Si membenarkan pemilu merupakan tanggung jawab semua pihak bukan satu pihak saja.
Karena itu Musa’ad mengajak seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama berkolaborasi bersama lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk menyukseskan pemilu di Papua Barat Daya.
“Pemilu itu tanggung jawab semua pihak. Termasuk saya sebagai Pj Gubernur juga ada tugas saya yaitu menyukseskan pemilu ini,” ucap Musa’ad saat memberikan sambutan pada saat peresmian kantor persiapan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya di Kota Sorong, Provinsi PBD, Senin (9/1/2023).
Mantan Komisioner KPU Provinsi Papua itu optimis pemilu serentak tahun 2024 di Papua Barat Daya sukses 80 persen jika keterlibatan masyarakat, Bawaslu, KPU dan pemerinta provinsi maupun kabupaten/kota terus ditingkatkan sehingga ada tanggung jawab bersama
“Jangan kita kasih keluar uang banyak-banyak terus hasil pemilu hanya 50 atau 60 persen. Kita optimis meski provinsi baru tapi pemilu sukses 80 persen,” ujar dia.
Tanggung jawab itu ucapnya, harus dibuktikan dengan kontribusi nyata. karena tanggung jawab yang dilaksanakan pemerintah tentu berbeda dengan partai politik. Begitu pun dengan KPU dan masyarakat juga berbeda, tetapi semua itu menuju satu tujuan yaitu menciptakan pemilu yang demokratis, jujur dan adil.
“Meski berbeda tanggung jawab tapi kita harus yakin kontribusi kita bisa menyukseskan pemilu 2024,” pesan Muhammad Musa’ad.
Mantan asisten II Setda Provinsi Papua itu mengatakan, khusus di tanah Papua perlu menciptakan kedewasaan dalam berdemokrasi karena hal itu tersirat dalam undang-undang otonomi khusus.
Berdasarkan pengalaman bahwa di tanah Papua ada orang yang kalah dalam kompetisi pemilu sering melakukan tindakan anarkis,
Musa’ad klaim banyak terjadi di tempat lain tapi diharapkan Provinsi Papua Barat Daya tidak ada.
“Apalagi kalau sudah kalah mulai serang satu dan serang yang lain, inikan tidak dewasa dalam berdemokrasi,” ujarnya.
Hadir dalam acara peresmian kantor persiapan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Kordiv SDM Bawaslu RI, Dr Herwyn Malonda,M.Pd, Plt Sekjen Bawaslu RI Dr La Bayoni,S.IP.,M.Si, Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie,S.T, bersama jajarannya hingga Kabupaten/ Kota.
KENN
