Koreri.com, Manokwari– Persoalan pemalangan kantor komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Arfak oleh masyarakat setempat sedang ditelusuri KPU Provinsi Papua Barat.
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya kepada wartawan di Manokwari, Rabu (8/2/2023) mengatakan dirinya baru mendapat informasi terkait dengan kantor penyelenggara pemilu di Kabupaten Pegunungan Arfak, sehingga saat ini sedang menelusuri penyebab dari persoalan ini.
“Saya baru dapat laporan melalui pesan WhatsApp, biasanya kalau ada laporan serupa saya telusuri dulu,”kata Paskalis kepada wartawan di Kantornya.
Ketua KPU Papua Barat ingin memastikan apa yang menjadi alasan masyarakat melakukan aksi Pemalangan tersebut supaya dapat menyelesaikan dengan baik.
“Kebetulan ketua dan Anggota KPU Pegaf ada di sini (kantor KPU Papua Barat) sehingga kami akan tanyakan langsung,”ujarnya
Notulensi akan ditinjau kembali karena uji publik rancangan daerah pemilihan (dapil) Sudah dilakukan juga dominan dan prinsip semua sudah terpenuhi.
“Saya kira untuk Pegaf kita siapkan yang terbaiklah ya untuk pemilu 2024 setelah evaluasi pemilu 2019 yang lalu,” tuturnya.
Secara pasti mengetahui titik persoalannya nanti setelah bertemu dengan ketua dan anggota KPU Pegaf.
Sebab menurut Semunya, proses rancangan sudah selesai dalam arti saran terbanyak kemudian juga memudahkan Pegaf dalam menghadapi pemilu 2024.
KPU sudah mendorong tiga dapil tersebut bahkan sudah ditetapkan KPU RI melalui peraturan nomor 6 tahun 2023 Tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilu tahun 2024.
“Tetapi jika ada protes ya kami membuka ruang demokrasi dengan melihat dudukan regulasi. Prinsipnya kita berusaha secepatnya selesaikan persoalan ini,”cetusnya.
KENN
