Koreri.com, Ambon – Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) resmi menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) dalam hal ini Ohoi Desa Evu, Letvuan dan Arso, yang berada dalam kawasan budidaya Hoat Sorbay, telah ditetapkan sebagai Kampung Rumput Laut sesuai Surat Keputusan (SK) Menteri KP Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kampung Perikanan Budidaya.
Termasuk juga Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) sebagai kampung kepiting.
Namun pasca penetapan tersebut, kini muncul pertanyaan dari berbagai kalangan menyoal hal itu. Pasalnya, hingga saat ini belum juga ada tindak lanjut dari pihak KKP terhadap SK tersebut.
Legislator DPRD Maluku Ruslan Hurasan menilai jika penetapan tersebut hanyalah sebatas SK Menteri KKP.
“Betul Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa kabupaten di wilayah Maluku sebagai daerah misalnya Maluku Tenggara sebagai kampung rumput laut, Maluku Tengah kampung kepiting. Namun kenyataannya sampai hari ini untuk bentuk programnya tidak jalan, hanya dalam bentuk SK saja,” nilainya kepada awak media di Ambon, Rabu (15/2/2023).
Sekretaris Komisi II ini menegaskan bahwa sebagai penggagas program dimaksud seharusnya memberikan perhatian serius kepada Malra dan Malteng. Artinya, hanya menetapkan tapi tidak membuat program apapun kepada kelompok rumput laut maupun kepiting sedangkan bantuan program pemberdayaan tidak dilakukan.
“Mestinya SK penetapan disertai dengan program kegiatan, mulai dari pemberdayaan. Misalnya di Malra kampung rumput laut mesti ada bantuan program pemberdayaan nelayan. Namun sampai saat ini belum ada,” bebernya.
Hurasan mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui apa penyebabnya sehingga KKP belum juga merealisasikan program kampung rumput laut dan kepiting.
Meskipun secara moralitas, KKP harus segera mengimplementasi kebijakan agar tidak sekedar formalitas saja.
“Pemda Maluku Tenggara dan Maluku Tengah juga harus mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian, supaya kedepan ada program yang menyentuh langsung melalui pemberdayaan rumput laut maupun kepiting,” pungkasnya.
JFL
