Papua Barat Raih Universal Health Coverage 2023

Penuhi Hak Masyarakat Atas Pelayanan Kesehatan

Pj Gubernur PB Universal Health Coverage 2023
Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si. bersama penghargaan Universal Health Coverage 2023 yang baru diterimanya, Selasa (14/3/2023) / Foto : Istimewa

Koreri.com, Manokwari – Berhasil memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan membawa Papua Barat meraih Universal Health Coverage 2023.

Penghargaan Universal Health Coverage 2023 diterima Penjabat  Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn.) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si., dan diboyong ke Tanah Papua Barat, Selasa (14/3/2023).

Universal Health Coverage adalah penghargaan atas  keberhasilan suatu daerah (maupun negara) dalam menerapkan sistem pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduknya. Dan hal ini berdasarkan 16 jenis layanan kesehatan dasar, dalam empat kategori yang dicanangkan World Health Organization (WHO), yaitu: Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, Kapasitas dan Akses.

“Kami memiliki concern dan komitmen yang kuat agar masyarakat mudah mendapatkan hak mereka atas pelayanan kesehatan,” kata Gubernur Waterpauw.

Seperti diketahui, kesehatan adalah hak azasi manusia dan juga investasi.

Hal inilah yang melandasi Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, yang salah satunya melalui pemutakhiran pelayanan BPJS.

“Jika biasanya ada dua fase pelayanan BPJS, yaitu fase administrasi dan -satu minggu kemudian- baru mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan, maka di Provinsi Papua Barat proses itu bisa dilaksanakan secara sekaligus, mendaftar hari ini dan bisa langsung berobat,” kata Gubernur Waterpauw.

Proses satu fase ini rata diterapkan di seluruh kabupaten di Papua Barat.

Bukan hanya dari sisi administrasi, Gubernur Waterpauw menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat selalu mengawal dan meng-up grade fasilitas penunjang kesehatan (baik bangunan fisik, alat kesehatan), jumlah dan kualitas dokter, dan  aksesibilitas penunjang kesehatan lainnya.

“Meski demikian, di antara tujuh kabupaten masih ada satu kabupaten yang belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tandasnya.

Karenanya, Gubernur juga menggandeng pihak rumah sakit swasta untuk ikut membantu dan turut bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan masyarakat.

RIL