Koreri.com, Jayapura – Konferensi Musyawarah Besar (Mubes) Masyarakat Adat Grime Nawa dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat ini.
Wakil Presiden RI K. H. Ma’ruf Amin yang juga Ketua Tim Pengarah Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) diharapkan membuka agenda tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Panitia Konferensi Mubes Masyarakat Adat Grime Nawa, Yulianus Dwaa, SKM, via ponselnya, Selasa (28/3).
“Kita harapkan juga kehadiran Wapres sekaligus pencanangan Grime Nawa sebagai wilayah Agropolitan,” harapnya.
Kata Yulianus, dalam diskusi yang dilakukan oleh pihaknya telah menghasilkan pokok-pokok pikiran yang disampaikan sekitar 10 orang baik perwakilan dari adat, unsur DPR Papua, tokoh perempuan dan akademisi.
Konferensi Mubes Masyarakat Adat Gime Nawa tahun ini mengambil tema “Menyelamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Grime Nawa”.
Dikatakan, konferensi yang nantinya digelar pihaknya sangat penting, mengingat kehadiran DOB nantinya juga dapat menyelamatkan semua manusia dan alamnya.
“Momentum ini, merupakan momentum kebangkitan orang Grime, yang mana kita harus menyelamatkan tanah dan sumber dayanya dan tentu kita mengharapkan dukungan dari seluruh orang Grime dimana saja berada untuk dapat mensukseskan kegiatan ini, (sehingga) sejarah akan mencatat Grime Nawa akan menjadi pilot project untuk kabupaten baru di era Otsus Papua,” kata pria yang juga Ketua Ikatan Alumni FKM Uncen ini.
Menurutnya, sebelum pelaksanaan Mubes, panitia bakal melakukan pendataan berbagai persoalan, dinamika, hambatan serta potensi baik SDM maupun SDA.
Sementara itu, Akademisi Uncen yang juga pengamat Hubungan Internasional FISIP Uncen, Marinus Yaung mengemukakan jika pemekaran Grime Nawa akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga momentum ini harus disikapi dengan bijak oleh seluruh masyarakat Grime Nawa.
Marinus mendorong panitia pelaksanaan kegiatan dan perwakilan masyarakat baik tokoh adat, agama, pemuda dan perempuan yang akan mengikuti Konferensi Mubes Masyarakat Grime Nawa yaitu di era pelaksanaan undang-undang Otsus Jilid 2 di tanah Papua secara menyeluruh, dimana DOB Grime Nawa harus menjadi contoh.
“Konferensi ini diharapkan masyarakat Grime Nawa bisa membahas Grime Nawa sebagai pilot project Kabupaten Otsus. Mengapa tidak bisa, kita harus yakinkan pemerintah pusat bahwa Grime Nawa sebagai ketika dimekarkan akan menjadi kabupaten percontohan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Yonas Nussi selaku anggota DPR Papua Kelompok khusus (PokSus) menambahkan bahwa Pemekaran DOB Grime nawa telah selesai di tangan masyarakat. Menurut ia, masyarakat Grime Nawa hanya tinggal menunggu kapan Pemerintah Pusat atau dalam hal ini Negara yang akan mengeksekusi langsung sesuai dengan kepentingan dan situasi Politik Nasional.
” Jadi, Masyarakat (Grime Nawa) sudah tidak lagi mengurusi itu (Pemekaran DOB Grime Nawa) tetapi masyarakat bertanya kapan Pemerintah pusat mengeksekusi DOB Grime Nawa menjadi sebuah Kabupaten baru di Papua. Ini penting dan harus segera di sosialisasikan DPRP dan Pemda Provinsi mengenai RDP dengan komisi II DPR RI beberapa waktu yang lalu di Jakarta,” jelasnya.
Senada dengan itu, Tokoh Masyarakat Grime Nawa, Oktovianus Nasadit mempertanyakan mandeknya perjuangan pemekaran DOB Grime Nawa yang memakan waktu lebih dari 20 tahun, padahal masyarakat Grime Nawa juga bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kan ini kita perjuangan dari tahun 2000-an, sekarang kita tanyakan, kenapa sampai Grime Nawa tidak bisa dimekarkan. Jika ada berkas yang kurang dikasih tahu lah, ini yang kurang, ini yang belum atau yang ini sudah tapi kurang di sini sini dan sini, inikan tidak sama sekali dan kami sudah tahu lah permainan ini, katanya mengenang kembali,” ujarnya.
Konferensi Mubes Grime Nawa yang bakal dilaksanakan pada bulan Mei 2023 ini diharapkan juga kehadiran dari DPR Papua dan juga Gubernur Papua untuk dapat mensosialisasikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada 20 Maret lalu.
Konferensi ini bertujuan merumuskan semua konsep kebijakan pembangunan, ekonomi dan UMKM serta memperkuat kapasitas Dewan Adat dalam memaksimalkan perannya untuk kepentingan daerah dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakat Grime Nawa.
MAN
