as
as

Bupati Kasihiw Temui Kakanreg XIV Bahas Nasib Pengangkatan Honorer

Bupati Telbin ketemu Kakanreg IV BKN Makasar
Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiw, M.T didampingi Kepala BKD Teluk Bintuni bertemu Kakanreg XIV Papua Barat Hardianawati, S.E.,M.Si di ruang kerjanya, Jumat (5/5/2023). (Foto : Humas Teluk Bintuni)

Koreri.com, Manokwari – Perjuangkan nasib pengangkatan honorer jadi  CPNS dan PPPK,  Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T bertemu Kepala Kantor Regional (Kakanreg) XIV Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia (BKN-RI) Hardianawati, S.E, M.Si. di Manokwari, Jumat (5/5/2023)

Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan tentang pengangkatan tenaga honorer di pemerintahan daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun anggaran 2023 menjadi CPNS dan PPPK.

as

Kakanreg XIV BKN RI Hardianawati kepada wartawan menjelaskan, tugas mereka hanya melakukan pembinaan dalam rangka rekrutmen honorer yang sudah mengabdi minimal satu tahun di Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengisi kebutuhan.

“Kalau untuk mengisi kebutuhan itu berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan karena itu yang kita diskusikan dengan Pak Bupati Teluk Bintuni kebutuhan apa saja yang sekarang ini harus dipenuhi di kabupaten Teluk Bintuni,” tegas Hardianawati.

Diskusi dengan Bupati PK itu terkait juga dengan Visi-Misinya, kemudian representasi suku, juga berdasarkan tugasnya ditempatkan di lima T ( terdepan, tertinggal, terluar, terpencil dan tak diinginkan).

“Nah ini adalah dalam tujuan untuk mempercepat penerimaan yang di harapkan orang, honorer ini mampu mengisi kebutuhan dari Kabupaten Teluk Bintuni, ” Jelasnya.

Disinggung soal waktu, Hardianawati,  S.E,  M.Si, menyampaikan Secepatnya dalam tahun 2023 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sudah mengajukan NIK dan NIP kepada BKN RI .

“Dalam tahun 2023 ini harus ngebut , begitu regulasi yang tadi di diskusikan Pak Bupati dengan saya. Setelah itu nanti diajukan ke Menpan , kemudian di setujui, jadi harus cepat diajukan. ” Imbuhnya.

Jumlah yang akan diajukan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak 546 formasi untuk honorer , bisa digunakan untuk CPNS dan PPPK.

Soal jatah untuk Orang Asli Papua (OAP)dan Non Orang Asli Papua ( Non OAP) , Hardianawati menyebutkan  tentu saja honorer ini ada perwakilan OAP dan Non OAP sesuai dengan kebutuhan.

“Itu akan kita lihat, tapi tentunya kearifan lokal itu dijunjung,” tukasnya.

KENN

as