Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Kota Jayapura kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua.
“Kita bersyukur bahwa Pemerintah Kota Jayapura dari hasil audit pengelolaan keuangan daerah oleh BPK untuk laporan 2022 yang diserahkan hari ini bisa memperoleh opini wajar tanpa pengecualian,” kata PJ Walikota Jayapura, Frans Pekey, Senin (15/5/2023) di Kantor BPK Papua.
Dan opini WTP ini merupakan yang ke 9 kali secara berturut-turut bagi Pemkot Jayapura.
Penjabat menjelaskan dalam pengelolaan APBD di masa transisi, dirinya bersama Sekda dan seluruh jajaran Pemkot Jayapura tetap dan terus berkomitmen untuk mempertahankan raihan WTP yang ke 9 kalinya.
Dalam sistem keuangan Pemkot Jayapura berbasis akrual dan juga akuntansi pemerintah yang terbangun maka tinggal bagaimana bersama-sama dengan DPRD kota untuk bermitra untuk menjaga dan mengawal pengelolaan keuangan daerah.
“Ekskutif tentu dalam melaksanakan keuangan daerah sementara dengan DPRD tentu dengan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan itu sudah terjadi selama ini sudah bagus sehingga hasilnya pun Kita Bisa Raih opini WTP ke-9 kali,” jelasnya
Pekey mengakui bahwa dalam opini WTP selalu ada rekomendasi, yang disampaikan dan dituliskan dalam laporan hasil pemeriksaan ini yang diberikan oleh BPK dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah bersama DPR untuk mengawal dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut
Dan disampaikan dalam alokasikan waktu yang diberikan oleh BPK selama 60 hari dari catatan-catatan dan rekomendasi yang sifatnya administratif
“Selama sebelum 60 hari saya harap hanya cukup 30 hari saja diselesaikan rekomendasi-rekomendasi tersebut sehingga dari tindak lanjut itu kita akan laporkan,” katanya.
Pemkot Jayapura juga masih punya rekomendasi hasil audit dari tahun-tahun sebelumnya yang sifatnya masih administratif. Dan sesuai dengan laporan BPK hasil audit rekomendasi sebelumnya sudah mencapai 77 persen.
“Sesuai dengan Undang-undang akan terus kita dorong untuk seluruh rekomendasi selanjutnya baik dari tahun-tahun yang lalu dan juga tahun ini sehingga suatu saat dari 77% akan naik terus menjadi 80 sampai 100%,” pungkasnya.
SAV
