Koreri.com, Sorong– Hasil pleno penetapan calon tetap anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) periode 2023-2028 yang diumumkan panitia pemilihan (Panpil) dalam konferensi pers di Hotel Vega, Kota Sorong, Senin (5/6/2023) mendapat protes dari suku Maya Raja Ampat dan Majelis Muslim Papua.
Dalam keterangan persnya kepada wartawan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (6/6/2023) putra asli suku Maya asal kampung Fafanlap, Missol Selatan, Kabupaten Raja Ampat Fatra Muhammad Soltif menegaskan bahwa pihaknya menolak hasil penetapan Panpil, terutama perwakilan dari Kabupaten bahari tersebut.
Fatra Muhammad Soltif berdasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) telah mengatur tentang tata cara dan seleksi pemilihan calon anggota MRP Papua Barat Daya dari unsur perempuan dan adat akan diseleksi dari tingkat Distrik dan ditetapkan di Kabupaten/ Kota.
“Untuk kuota perempuan dan adat sudah jelas akan selesai di tingkat Kabupaten/ Kota, kenapa nama yang dikirim ke Provinsi harus ditentukan lagi oleh Panpil di tingkat Provinsi lagi.? itu yang pikir tidak jelas dan tidak terima hasil itu,” tegas Soltif kepada wartawan.
Dikatakan Soltif, 10 nama yang ditetapkan tim seleksi di tingkat Kabupaten/ Kota yang dikirim ke Panpil provinsi sudah siap dilantik bukan diseleksi lagi.
Dia mempertanyakan kenapa tidak satu pun dari suku Maya terpilih sebagai anggota MPR Papua Barat Daya ataupun daftar tunggu pergantian antar waktu (PAW).
Soltif meminta kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya untuk tidak cepat-cepat menerima hasil Panpil tetapi diminta untuk melakukan evaluasi terhadap hasil tersebut.
Sementara Ketua majelis muslim Papua (MMP) Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya Habib Abdul Sangaji mengaku kecewa dengan hasil seleksi yang dilakukan Timsel dan Panpil yang sudah menghasilkan 33 nama calon tetap anggota MRP-PBD dan 31 nama daftar tunggu.
Dijelaskan ketua MMP Kota Sorong, hasil rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) berbeda dengan Majelis Muslim Papua (MUI).
“Nama-nama yang MMP rekomendasikan yaitu Sulaiman Merin, Udin Arfan dan Idris Wugaje, namun hasilnya berbeda karena itu kami minta kepada Pj Gubernur untuk mengevaluasi kembali hasil pleno Panpil MRP Papua Barat,” jelasnya.
Ditambahkan Sangaji bahwa rekomendasi yang disampaikan sesuai dengan nomor urut, “tetapi ketika hasil pleno Panpil diumumkan kenapa nomor urut 3 naik ke nomor 1 jadi saya minta Dievaluasi ulang dan kita bicara baik-baik lagi,” pungkasnya.
KENN
