Koreri.com, Ambon – DPRD Maluku memastikan serius dalam pembahasan anggaran untuk kepentingan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif, Presiden, Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) baik itu Gubernur, Bupati dan Wali Kota pada 2024 mendatang.
Keseriusan itu ditunjukkan bersama Pemerintah Daerah (Pemda), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawalan Pemilihan Umum (Bawaslu).
“Untuk itu, kami mengundang Pemda dalam hal ini Sekretaris Daerah untuk sesegera mungkin serius memastikan anggaran pelaksanaan Pilkada serentak,” pinta Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut kepada sejumlah awak media seusai rapat koordinasi, Kamis (7/9/2023).
Pemanggilan ini penting karena berkaitan dengan persiapan daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota harus menyelesaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2023.
Ditegaskan, surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menginstruksikan untuk 40 persen anggaran Pilkada itu harus dimasukan di APBD-P tahun 2023.
“Karena itu rapat ini penting bersama Sekda,” tegasnya.
Terkait dengan Kabupaten dan Kota untuk tanggung jawab anggaran bersama, Kabupaten dan Kota ini sangat berhubungan erat dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang berkaitan dengan pendanaan Pilkada soal sharing tanggung jawab itu.
“Draft dari SK Gubernur sudah di siapkan dan tinggal kirim ke masing-masing Kabupaten dan Kota agar supaya SK ini menjadi landasan hukum untuk semuanya satu kesepahaman antara Provinsi dan Kabupaten/kota tentang tanggung jawab keuangan guna mengurus Pilkada serentak, baik itu Gubernur maupun Bupati dan Walikota,” tandas Sairdekut.
Ditegaskan, Anggaran 40 persen wajib sudah harus masuk di APBD-P tahun 2023 ini.
“Dan ini perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sisa 60 persen akan secara bertahap dialokasikan di APBD tahun 2024,” pungkasnya.
JFL
