Koreri.com, Manokwari– Untuk membiayai tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD tahun 2023 dan 2024, maka Pemerintah Provinsi Papua Barat mempercepat penetapan anggaran bagi lembaga penyelenggara pemilu.
Berdasarkan surat edaran Mentri Dalam Negeri nomor : 900.1.9.1/435/SJ menegaskan, pemerintah daerah provinsi, Kabupaten dan Kota wajib mengalokasikan anggaran yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
Penandatangan NPHD tersebut tuntas pada tanggal 15 Desember 2023, dengan rincian 40 persen dialokasikan pada APBD Perubahan tahun 2023 sedangkan 60 persen dianggarkan pada APBD induk 2024.
Untuk Provinsi Papua Barat, Pemerintah Daerah telah menghibahkan anggaran sebesar Rp 200.032.010.00 tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandagangani mantan Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dengan Ketua KPU PB Paskalis Semunya.
Sementara alokasi anggaran pilkada untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat hingga kepemimpinan Pj Gubernur Ali Baham Temongmere belum jelas, mulai dari rasionalisasi anggaran bersama TAPD, kesepakatan hingga teken NPHD.
Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere,M.TP saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya, Rabu (8/11/2023) membenarkan pengalokasian hibah pilkada untuk Bawaslu belum mengerucut pada angka yang disepakati bersama sehingga penandatangan NPDH belum dilakukan.
Hal ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam acara silarurahmi Pj Gubernur dengan pimpinan dan anggota DPR-PB, Rabu siang, juga rapat bersama Forkopimda Papua Barat, Senin (6/11/2023) lalu menyepakati beberapa cara mekanisme.
“Kita akan konsultasikan untuk menggunakan mekanisme penganggaran melalui tahun anggaran, bersama Dewan Perwakilan Rakyat disetujui untuk laksanakan dulu sebelum penetapan APBD yang akan datang,” ungkap Ali Baham Temongmere kepada awak media.
Dikatakan Temongmere bahwa harus ada kepastian anggaran pada tahun 2023 ini yang dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) baik Bawaslu, KPU serta penyelenggara pemilu lainnya di tingkat Provinsi dan 7 Kabupaten se-Papua Barat.
Sekda Papua Barat itu mengatakan, ketika ada kepastian anggaran, kemudian kesepatakan bersama maka NPHD pilkada untuk Bawaslu Papua Barat diteken, Ali Baham jamin dalam waktu dekat.
“Kita berharap sebelum akhir november 2023, NPHD Bawaslu Papua Barat diteken,” pungkasnya.
KENN
