Koreri.com, Manokwari– Papua Barat masuk dalam urutan keempat Provinsi rawan pemilu 2024 dari isu SARA, untuk menekannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gandeng lima lembaga mitra mengawasi agar menciptakan pesta demokrasi yang aman, bermartabat dan berkualitas.
Lima lembaga mitra Bawaslu itu masing-masing Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat, Klasis Gereja Kristen Injili (GKI) Manokwari, Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, DPD KNPI Papua Barat dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat.
Kerjasama mengawal pemilu itu dituangkan dalam memorandum of undarstending (MoU) yang ditandatangani bersama pada acara rapat koordinasi bersama stakeholder dan penandatanganan nota kesepahaman pengawasan pemilu partisipatif di ruang Bintuni Swissbell-hotel Manokwari, Jumat (17/11/2023).
Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, S.T mengatakan menciptakan pemilu damai dan berkualitas merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama, bukan tugas badan pengawas pemilu semata. Karena ada potret yang sudah digambarkan yang merupakan bagian dari peringatan bahwa isu SARA akan terjadi.
Apakah itu berbasis kekerasan ataupun potensi penolakan calon kedepan, juga terkait dengan kontruksi Caleg dari OAP bakal terjadi di Provinsi Papua Barat.
“Kalau dari MUI dan Klasis GKI kita berharap dalam mengelola fasilitas tempat ibadah (Gereja dan Mesjid) jangan digunakan sebagai isu-isu materi tetapi lebih kepada agama, gereja dan masjid serta tempat ibadah lainnya itu harus netral,” tegas Elias Idie.
Kemudian terkait dengan afirmasi OAP tidak saja pada wilayah elektoral tetapi juga pada akomodatif afirmasi terhadap kepentingan orang asli papua didalam proses pengangkatan DPRK di Kabupaten/Kota dan DPRP di Provinsi.
“DAP sebagai pelopor untuk membangun dan menyediakan ruang atau memberikan informasi kepada masyarakat atau komunitas orang papua yang masih bicara soal UU Otsus tidak gigi atau tidak diberlakukan secara maksimal,” imbuhnya.
Elias mengatakan, peran pemuda sangat penting turut serta menciptakan demokrasi yang bermartabat jangan biarkan Provinsi ini hancur karena kepentingan oknum-oknum peserta pemilu yang punya kepentingan membangun narasi-narasi kepentingan semata.
“Kita harus mampu merawat dari perspektif kepemudaan dan masa depan, merawat Papua Barat lebih baik kedepan,” tandasnya.
Begitu juga Wartawan sebagai pilar keempat demokrasi dan mitra penyelenggara pemilu diharapkan mampu mengedepankan informasi yang sesuai dengan fakta sehingga dapat memberikan edukasi kepada publik.
“Berita hoax lebih dipercaya publik sehingga diharapkan rekan-rekan pers dapat memberikan edukasi kepada publik atau masyarakat melalui karya jurnalisnya, maka rawan isu SARA dalam pemilu diharapkan pelan-pelan terkikis habis di masyarakat,” ujarnya.
KENN
