Koreri.com, Manokwari – Total anggaran sisa hibah untuk Pilkada Papua Barat yang dikembalikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu senilai Rp 114.317.979.624,- pasca disetor ke kas daerah ini akan dimasukkan dalam pendapatan asli daerah atau PAD.
Dengan begitu, diprediksi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 akan bertambah.
Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, M.Si mengatakan, sisa anggaran tersebut telah dialokasikan untuk program-program yang strategis atau prioritas dan masuk ke APBD Perubahan TA 2025.
Dominggus mengaku dengan adanya pengembalian ini minimal dapat menutupi sebagian dari dana APBD yang terkena potongan akibat kebijakan efisiensi anggaran lalu yang nilainya mencapai Rp230 miliar lebih.
“Intinya dengan dana yang dikembalikan ini dapat dialokasikan bagi program-program yang memang menjadi skala prioritas untuk segera direalisasikan nantinya di perubahan sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat,” tegasnya saat dikonfirmasi awak media di pendopo Kantor Gubernuran, Jumat (11/4/2025).
Gubernur kemudian menyinggung soal target Papua Emas 2045, halam hal ini yang berkaitan dengan Papua Cerdas, Papua Sehat dan Papua Produktif.
Lantaran hal Itu yang akan menjadi skala prioritas di perubahan nanti.
Kemudian juga, berkaitan dengan program Kementerian yang ditawarkan ke daerah.
“Misalnya kita sekarang ditawarkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berupa sekolah unggulan, kemudian rumah sakit vertikal yang akan dibangun oleh Kementerian Kesehatan di provinsi-provinsi di Indonesia termasuk Papua Barat sepanjang kita siap terutama soal lahannya,” rincinya.
Tentunya lanjut Politisi Senior NasDem ini, dana-dana hasil pengembalian tadi akan dialokasikan untuk pengadaan lahan-lahan dimaksud.
“Jadi ini sasarannya tadi, misalnya di perubahan ini kita akan prioritaskan untuk kita bebaskan dua lahan masing-masing 20 hektar untuk kita bisa dapatkan rumah sakit vertikal dan sekolah unggulan tadi yang akan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dengan catatan mesti kita siapkan lahan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Papua Barat telah memiliki sekolah unggulan yang sudah ada yaitu Kasuari yang saat ini menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah setempat.
Disinggung soal pertemuan dengan TAPD, diakui Gubernur DM, kedua belah pihak membahas diantaranya soal anggaran perjalanan dinas dalam daerah.
“Iya pertemuan kemarin dan tadi dengan tim anggaran provinsi kita sudah ketemu. Jadi dari sisi efisiensi anggaran itu, kalau perjalanan dinas itu efisiensi tapi kita gunakan di daerah. Artinya untuk kegiatan-kegiatan yang mendesak dan menjadi skala prioritas itu efisiensi kita gunakan,” jelasnya.
Sementara soal efisiensi anggaran sebanyak Rp230 miliar lebih itu untuk pusat khususnya dari ke-PU-an total sebanyak 220 miliar itu seluruhnya dikembalikan atau ditarik ke pusat.
“Jadi dana yang ada yaitu hasil pengembalian tadi difokuskan mendukung program-program dengan skala prioritas dan rutinitas. Sehingga pemerintahan ini bisa jalan sampai dengan akhir tahun anggaran untuk siap masuk di APBD 2026 nanti,” pungkasnya.
KENN
