Koreri.com, Ambon – Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Front Pemuda Peduli Koalisi Mimbar Peradaban Provinsi Maluku, Ikatan Pemuda Peduli Sosial (IPPS) mengelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Maluku di Ambon, Senin (27/11/2023).
Aksi para pemuda itu berkaitan dengan dugaan sejumlah masalah yang terjadi di BPJN Maluku, diantaranya, indikasi pelanggaran pekerjaan Preservasi Ruas Jalan Tepa, Masbuar dan Letwurung, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dengan nilai kontrak Rp195. 479 213 00, tahun 2022 yang terjadi keterlambatan.
Pantauan di lokasi, sempat terjadi saling dorong-mendorong antara massa aksi dan petugas security serta beberapa pegawai BPJN Maluku. Pemicunya, para peserta aksi mencoba membakar ban di depan kantor tersebut.
Tak lama berselang, para pendemo diijinkan bertemu dengan pihak BPJN Maluku yang diwakili Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan XVI Ambon, Telly Cappenberg, PPK 3.3 Melky Hitijahubessy, Kepala Seksi dan sejumlah pegawai di aula lantai II BPJN Maluku.
Pada pertemuan itu pihak Balai meminta kepada para pendemo untuk menunjukkan data mereka soal masalah jalan yang belum selesai di kerjakan itu.
Ternyata ujung-ujungnya, pihak pendemo tidak bisa menunjukkan bukti permasalahan yang mereka demo. Bahkan terkesan sengaja mengulur waktu dengan membuat banyak alasan.
Akhirnya rapat selesai dengan tidak ada penyelesaian karena data pendemo tidak akurat.
PPK 3.3, Melky Hitijahubessy kepada awak media seusai pertemuan dengan para pendemo menjelaskan bahwa pertemuan tadi bertujuan untuk mencari solusi penyelesaian apabila para pendemo menunjukan bukti mereka.
“Tapi ujung-ujungnya tidak ada yang bisa mereka tunjukan buat kita dan mereka mengatakan data mereka dan kita beda, Tapi intinya kita BPJN data jelas dan sudah di atur langsung jadi kita kerja tidak asal-asalan,” tegasnya.
Melky kemudian menjelaskan proyek di pulau Babar mulai dari Tepa, Masbuar dan Letwurung itu pekerjaan nonpogres dan terdiri daridua paket.
Paket yang pertama pekerjaannya sampai dengan Mei 2024 dan paket kedua sampai dengan pertengahan Desember 2023, rampung seluruhnya.
“Jadi pekerjaan di sana itu sudah selesai, sehingga pertemuan tadi kita bisa kasih pemahaman ke pendemo ini saja, karena data mereka salah dan tidak tahu sumbernya dari mana seperti itu. Kita juga heran karena yang mereka sampaikan pekerjaan fiktif itu di mana? Dan karena itu. membuat kita bingung karena pekerjaannya nonpongres dan intinya pekerjaan ini kita buru target sehingga selesai dengan secepatnya,” bebernya.
Saat disinggung soal ruas jalan mana yang di tuding fiktif, dikatakan Melky, itu tidak jelas. Sebab para pendemo juga tidak mau sampaikan itu membuat pihaknya bingung.
“Jadi kalau di sampaikan jalan-jalan yang berlubang itu indikasinya jalan provinsi dan ruasnya itu Tepa dan Letwurung yang sepanjang 40 kilo dan itu juga BPJN ada upayakan Ijin Jalan Daerah (IJD) agar masuk untuk penanganan jalan tersebut. Adapun upaya dari Dinas PU Provinsi sangat intens juga terkait dengan desain disana. Dan mungkin Tuhan sayang ada perencanaan yang baik dari provinsi maka kita usulkan anggaran untuk ruas jalan tersebut,” tandasnya.
Olehnya itu, Melky menegaskan bahwa BPJN Maluku akan terus membangun infrastruktur agar masyarakat terpencil tidak kesulitan dan bisa menikmati infrastruktur juga dengan baik.
“Maka itu, marilah kita selaku anak daerah saling mendukung bukan saling menjatuhkan satu sama yang lain. Kalau dengan cara begini daerah kita tidak bisa maju dan tidak bisa di perhatikan oleh Pemerintah pusat dan ujungnya kita begini saja dan membuat kesulitan buat kita sendiri,” ujarnya.
JFL
