Koreri.com, Manokwari– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) menggelar rapat paripurna ke-II masa sidang III tahun 2023 dengan agenda pemandangan umum gabungan fraksi terhadap penjelasan Gubernur terkait nota keuangan Raperda APBD tahun anggaran 2024.
Rapat paripurna pembahasan Raperda Provinsi Papua Barat tentang APBD tahun anggaran 2024 yang dipimpin Wakil Ketua IV DPR Papua Barat Cartenz Malibela,.S.IP dihadiri Ketua DPR-PB Orgenes Wonggor,S.IP, Wakil Ketua I Ranley Mansawan,.S.E, Wakil Ketua III Jongky Fonataba,S.E.,M.M dan anggota dewan berlangsung di Ballroom Oriestom Bay, Manokwari, Rabu (29/11/2023).
Hadir juga Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere,M.TP didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah provinsi Papua Barat.
Juru bicara gabungan fraksi DPR Papua Barat Saul Rante Lembang,S.T.,M.M saat menyampaikan pandangan umum terhadap
Plafond Anggaran berdasarkan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman
pemerintah daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2024 lebih kecil di banding dengan tahun – tahun sebelumya, dimana pendapatan Rp 3.828.192.840.048 dan Belanja 4.586.649.130.308
“Kami sangat merespon baik tentang semua program pembangunan infrastruktur jalan,jembatan, perumahan, pendidikan,kesehatan, perekonomian, dll yang sudah dimasukkan kedalam KUA/PPAS dan RAPBD nantinya,” ucap Saul Rante Lembang.
Gabungan Fraksi – Fraksi DPR PB memberikan beberapa masukan atau catatan yang perlu di jawab dan dievaluasi oleh Sdr. Pj Gubernur Papua Barat beserta seluruh OPD.
Untuk Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda Olah Raga, pengiriman mahasisawa Asli Papua Untuk Kuliah Keluar Negeri dan Juga ke
beberapa PTN/PTS dalam negeri perlu di tingkatkan dan dalam rekrutmennyaharus transparan dan perlu dibentuk panitia khusus seleksi dari kalangan Akademisi.
14 program pembangunan fisik di Dinas Pendidikan PB Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat di laksanakan oleh dinas Pendidikan Papua Barat berhubung terkendala Pembebasan Lahan serta hal teknis di lapangan yang anggarannya sebesar Rp 53.215.340.000( Datanya Terlampir) DPR PB memintaGubernur Papua Barat untuk dapat di lunjurkan kembali anggarannya di tahun
2024.
Agar bonus atlit segera di selesaikan dan di pandang sangat perlu untuk menambahkan anggaran untuk dinas pemuda dan olah raga dalam rangka menyiapkan atlet PB untuk menuju penyelenggaraan pekan olah raga nasional di Aceh.
Selanjutnya Dinas Kesehatan, mempercepat pembangunan fisik rumah sakit rujukan serta pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan (Alat Cuci Darah) di provinsi papua barat untukmerawat pasien rujukan dari kab/kota se Provinsi Papua Barat.
Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Bappeda perlu adanya pelaksanaan pembagunan infrastruktur jalan,jembatan,drainase dan air bersih yang proporsional ke kab/kota se Provinsi Papua Barat. Proses Perencanaan dan Pembangunan Kantor DPR PB dan MRP PB agar segera dilaksanakan Tahun Anggaran 2024.
“DPR PB meminta Pemerintah PB untuk dapat menyelesaikan tapal batas/batas wilayah baik dari segi pemerintahan maupun dari segi adat sehinnga di beberapa
daerah tidak terjadi konflik karena di sebabkan hal tersebut di atas dan Alokasi dana dan pekerjaan untuk pengusaha asli papua agar di alokasikan yang lebih besar di APBD tahun 2024,” ujarnya
Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Panaggulangan Bencana Alam PB, Pemerintah harus menjaga Asset Bangunan Kantor Gubernur dan Para OPD di Kompleks Perkantoran Arfai dari Bahaya Kebakaran dan Pencurian denganmembangun segera Pangkalan Damkar dan Pengadaan Kelengkapannya di lokasi tersebut dan juga membangun Pos Penjagaan Satpol PP dibeberapa titik lokasi
sesuai kebutuhan.
“Masih teringat diingatan kita akan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi Di Distrik Bomberei Kabupaten Fakfak sehingga menyebabkan lahan seluas 5 hektar hangus terbakar. Kejadiaan kebakaran ini sering terjadi setiap tahun sehingga Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Papua Barat menyarankan agar perlu adanya perhatian khusus dari Pemerinta Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten agar menyiapkan sarana prasarana penanganan kebakaran dan pengalokasikan anggaran yang signifikasi pada OPD terkait sehingga apa bila terjadi bencana kebakaran dapat di tangani sejak dini dan tidak menimbulkan kerugian,” tabndasnya.
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, perlu penambahan anggaran di dinas Transmigrasi 2024 guna menunjang program yang berhubungan secara langsung untuk menunjang pendapatan daerah dari OPD tersebut.
Kemudian Biro Kesra Gabungan fraksi – fraksi mendukung program perjalanan Umroh ke Tanah Suci bagi umat Islam dan Wisata Rohani ke Israel, Mesir bagi Umat Nasrani tetapi pemda PB lebih selektif dalam menentukan kriteria siapa yang akan mengikuti kegiatan Spritual Keagamaan tersebut dari semua kabupaten se-Papua Barat
Terkait dengan pengusaha aslí papua di harapkan gubernur memberikan dukungan anggaran kepada biro pengadaan barang dan jasa agar dapat merampungkan aplikasi pengusaha asli papua dan peraturan gubernur terkait pengusaha asli papua agar dapat segera digunakan dalam APBD berjalan.
Pj Gubernur diminta untuk mendorong instansi terkait untuk segera melakukan sosialisasi produk perdasi dan perdasus yang sudah disahkan. Kemudian segera mengambil langkah-langkah kongrit terkait pemilu adat agar produk regulasinya dengan pergub dan juga permendagri agar segera ditetapkan selanjutnya disosialisaikan kepada masyarakat supaya mempersiapkan diri.
Tujuh Fraksi DPR Papua Barat juga menegaskan kepada Pj Gubernur untuk melihat kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar berkoordinasi ke pemerintah pusat terkait dengan antrian kendaraan yang panjang dan kelangkaan BBM di masyarakat.
Setelah pandangan umum gabungan fraksi disampaikan, Pimpinan rapat paripurna kembali menskors sidang dan akan digelar kembali dengan agenda jawaban Gubernur pada hari ini juga.
KENN
