as
as

HUT KORPRI ke 52 di PB: Ketua Umum Tekankan Soal Perubahan dan Netralitas ASN

HUT KORPRI 52 Papua Barat 1

Koreri.com, Manokwari – Upacara HUT KORPRI ke-52 Tingkat Provinsi Papua Barat (PB) berlangsung di lapangan apel kantor Gubernur setempat, Rabu (29/11/2023).

Penjabat Gubernur Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP bertindak inspektur dihadiri Forkopimda Papua Barat dan pimpinan OPD dengan peserta upacara ASN Pemerintah setempat.

Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH dalam sambutannya yang dibacakan Pj Gubernur menyampaikan ucapan Selamat Ulang Tahun kepada para anggota KORPRI baik yang di Indonesia maupun di Perwakilan RI di luar negeri.

“Momentum ulang tahun ke 52 marilah kita jadikan sebagai upaya untuk meneguhkan KORPRI sebagai Penguat NKRI dan Pelindung ASN,” ucapnya mengawali sambutan.

Ketua Umum juga menyampaikan terima kasih kepada KORPRI dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas yang tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN.

Dijelaskan, saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat karena dua hal besar yaitu karena perkembangan teknologi dan karena perubahan harapan masyarakat yang terus meningkat.

“Dua faktor besar pengubah kehidupan ini harus disikapi oleh KORPRI,” ungkapnya.

Dikatakan Ketum, saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial inteleigence), IoT (internet of thing),Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, maupun verifikasi biometrik.

“Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kita harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update. Digitalisasi dalam proses, hasil layanan dan marketing semua produk layanan pemerintahan sudah merupakan kebutuhan,” kata dia.

HUT KORPRI 52 Papua Barat2Harapan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat tajam dan berharap pelayanan yang mudah dan akurat yang saat ini harus bisa diakses secara online, cepat dan tepat.

“Untuk itu, saya minta KORPRI mampu membaca dan menjawab perubahan ini guna mengembangkan birokrasi Indonesia yang betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045,” harapnya.

Ketua Umum menekankan penerapan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik. Meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi.

“Saya berharap sistem meritokrasi ini segera terwujud dan memudahkan pengembangan karir ASN dalam satu kementerian, kabupaten, provinsi, atau pindah kementerian, pindah kabupaten maupun pindah provinsi,” sambungnya.

Ketua Umum juga menyinggung soal Pemilu yang selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas KORPRI.

“Ini merupakan proses demokratisasi terbesar di dunia yang harus kita sukseskan bersama. Saya percaya bahwa KORPRI sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan Negara, Pancasila dan UUD 1945,” imbuhnya.

KORPRI yang memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, merupakah salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.

HUT KORPRI 52 Papua Barat3“Untuk itu, saya mengingatkan kembali tentang netralitas dimaksud karena orientasi KORPRI tetap tidak berubah yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjaga keutuhan NKRI. Saya minta kepada seluruh Pengurus KORPRI dimanapun berada untuk terus menjaga anggotanya, agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila dan UUD 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar KORPRI untuk terus menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme,” pintanya.

Ditegaskan pula, baik atau buruknya kinerja pelayanan Pemerintah sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas birokrasi. Untuk memastikan birokrasi selalu dalam kondisi prima, maka dibutuhkan suatu ekosistem yang baik mulai dari aspek ideologi, budaya kerja, tata kelola kinerja, hingga kesejahteraan.

Sebagai aset bangsa, ASN juga berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri.

Saat ini, program utama KORPRI mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, digitalisasi birokrasi, penguatan ideologi ASN, perlindungan karir, bantuan hukum, dan peningkatan kesejahteraan.

Program ini diharapkan membawa dampak positif pada masyarakat.

“Untuk itu, saya mengajak pengurus KORPRI agar turut berperanserta secara aktif dalam menangani masalah inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak-anak,” pungkasnya.

Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia.

“KORPRI Maju Terus”

RLS

as