Koreri.com, Manokwari – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2023 bertempat di ruang Kaimana, Swissbel Hotel Manokwari, Selasa (12/12/2023).
Rakerda tersebut bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan program Kejati dan Kejaksaan Negeri (Kejari) jajaran yang diikuti seluruh Satker dan para pimpinan Satker, Kajari, Eselon IV dan para Jaksa di wilayah hukum Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Kepala Kejati PB Dr. Harli Siregar, SH, MH dalam pernyataannya mengatakan ada tiga hal yang isung dalam Rakerda ini.
“Yang pertama adalah melakukan refleksi kemudian evaluasi dan monitoring secara menyeluruh terhadap bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi di daerah,” urainya saat ditemui awak media disela-sela kegiatan Rakorda, Selasa (12/12/2023).
Yang kedua, lanjut Dr. Harli, tentu mengambil langkah-langkah strategis dan konkrit yang akan dilakukan di tahun 2024 yang akan datang.
“Dan yang ketiga bahwa rapat kerja daerah ini akan menjadi forum tertinggi dalam rangka memberikan laporan dari setiap satker yang ada di jajaran wilayah Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang akan dikompilasi untuk diteruskan kepada pimpinan dan sebagai bahan masukan di dalam Rapat Kerja Nasional yang akan datang,” urainya.
Selain itu, ungkap Dr Harli, Rakerda 2023 ini sengaja dilaksanakan secara luring atau langsung sebagai bentuk siklus baru yang diadopsi oleh institusi atau kelembagaan Kejaksaan karena semua akan bottom-up diawali dari bawah.
“Dan ide-ide dan gagasan ini akan dibawa ke tingkat pusat, Kejaksaan Agung ketika melakukan rapat kerja nasional nanti,” sambungnya.
Olehnya itu, tegas Dr. Harli, Rakerda ini sangat strategis dan penting dalam rangka bagaimana menghimpun setiap persoalan-persoalan yang ada di daerah dan kemudian bagaimana solusi pemecahannya dan bagaimana saran-saran terbaik yang bisa diberikan Papua Barat ke tingkat pusat.
Disinggung soal refleksi satu tahun di Rakerda kali ini, pria asal Tapanuli Selatan ini membenarkan hal itu.
“Jadi kita melakukan refleksi selama kinerja setahun termasuk melakukan proyeksi di tahun 2025. Jadi anggaran di 2024 itu sudah ada, lalu proyeksi anggaran di tahun 2025 itu akan kita susun dan akan diusulkan dari semua daerah/satker. Kemudian ini akan dibawa ke pusat untuk dilakukan penyusunan untuk 2024 dan 2025. Dan semua akan dilakukan secara berkesinambungan,” tandasnya.
KENN
