Koreri.com, Sorong – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Jumat, (9/2/2024), menggelar apel siaga pengawasan untuk memastikan kesiapan jajaran Pengawas Pemilu dari tingkat kabupaten/kota hingga Pengawas tempat pemungutan suara (PTPS).
Apel siaga yang berlangsung di halaman Aimas Convention Center ini dilaksanakan menjelang masa tenang yang akan dimulai tanggal 11-13 Februari begitu juga dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 nanti.
Di momen itu, turut pula dilakukan penandatangan MoU antara Bawaslu PBD dan Persatuan Wartawan Indonesia PBD.
Kaitannya dengan masa tenang dimaksud, Ketua Bawaslu PBD Farli Sampetoding menegaskan bahwa pihaknya mempersiapkan jajaran di Kabupaten/Kota, di tingkat distrik, yang tentunya informasi itu diteruskan ke PKD maupun jajaran PTPS bahwa di masa tenang sudah tidak ada lagi kampanye.
Pihaknya selanjutnya memberikan peringatan tegas untuk masa tenang nanti.
“Jadi semua baliho, semua akun media sosial, semua iklan-iklan kampanye tidak boleh ada lagi juga pernyataan citra diri terhadap calon Dewan Perwakilan Daerah untuk calon Presiden, calon Wakil Presiden sudah tidak boleh lagi,” tegasnya saat memberikan keterangan kepada awak media seusai apel siaga di Aimas, Jumat (9/2/2024).
Bawaslu, lanjut Farli, berharap dengan kegiatan ini dan dihadiri oleh rekan-rekan pers, adanya informasi ini nantinya dibagikan ke masyarakat Papua Barat Daya.
“Dan tentunya jajaran kami di kabupaten/kota yang kami undang di sini bahwa Bawaslu selama tahapan baik di masa tenang, pungut hitung maupun kalau nanti ada putaran kedua, kami tetap siaga untuk melakukan pengawasan,” sambungnya.
Begitu pula, pihaknya berharap agar selesainya Pemilu di tahun ini, tidak ada lagi proses pidana Pemilu atau sengketa-sengketa hasil hingga pemungutan suara ulang (PSU) karena tentunya akan memakan biaya yang besar hingga tenaga yang besar.
“Maka proses mitigasi kita lakukan lebih awal supaya jangan ada lagi pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Makanya alarm siaga pengawasan hari ini bertujuan untuk itu, mengingatkan kepada jajaran kami di bawah bahwa siap pada tahapan masa tenang ini tidak ada lagi kegiatan-kegiatan kampanye,” cetusnya.
Terkait konteks MoU dengan PWI PBD, Farli pun mengharapkan adanya kerja sama media dalam menginformasikan soal pidana Pemilu.
“Tentu kami berharap teman-teman media membantu kami baik informasi tentang pidana atau pelanggaran-pelanggaran Pemilu, itu yang kami berharap adanya kerja sama dari teman-teman Persatuan Wartawan Indonesia,” harapnya.
Sebenarnya hal ini, lanjut Farli, sudah digagas sejak jauh-jauh hari tapi belum sempat untuk direalisasikan.
“Tapi kali ini dengan masa tenang yang ada tentunya kami tidak ingin adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap Pidana Pemilu yang akan terjadi, kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran kami. Mungkin dengan kerja sama ini adanya transfer informasi nanti ke bawah,” imbuhnya.
Farli juga merespon soal adanya beberapa organisasi pers di PBD selain PWI.
“Nanti untuk itu saya diskusi dengan Kordiv Humas bagaimana soal ini. Saya tahu bahwa beberapa teman-teman pers di sini sangat membantu kami, tapi nanti kita akan ngopi lagi untuk ini,” janjinya.
Sementara itu, jumlah personel pengawas yang disiapkan Bawaslu PBD untuk melakukan pengawasan TPS sebanyak 2156 orang.
“Itu untuk jajaran kami sendiri. Dan untuk jajaran Kabupaten/ Kota dengan 3 Komisioner di setiap kabupaten maupun kota maka ada 18 orang. Tentunya jajaran ini yang akan kami maksimalkan untuk pengawasan di tahapan yang sedang berjalan ini,” tandasnya.
Disinggung soal sistem pengawasan di medsos, Farli berharap semua pihak mentaati aturan.
“Kita memahami kelemahan kita juga tetapi dengan adanya teman-teman ini nanti bisa sharing informasi tetapi saya ingatkan sekali lagi lebih bagus tidak usah dalam masa tenang untuk melakukan itu. Karena kalau seandainya laporan dan sebagainya, teman-teman sudah bekerja baik dengan Bawaslu dan Penyelenggara pemilu untuk menyebarkan informasi tentang pemilu, demokrasi dan sebagainya, tiba-tiba kita panggil dan jadi tegang tegang di situ. Saya pikir dengan adanya informasi yang hari ini sudah disampaikan, bisa menjadi edukasi awal supaya jangan ada lagi tagline-tagline atau iklan-iklan di media sosial. Tapi saya berharap untuk pendidikan dalam demokrasi ini kalau memang itu ada, dilaporkan saja. Kami akan tindak tegas, tidak ada ruang untuk kami bermain di sini,” pungkasnya.
ZAN
