as
as

BI Papua Barat Gandeng Pemprov PBD Siapkan Laporan Kinerja TPID 2023

Foto Bersama Peserta Capacity Building TPID yang diinisiasi BI Papua Barat Bersama PemProv PBD/Foto : Suzan
Foto Bersama Peserta Capacity Building TPID yang diinisiasi BI Papua Barat Bersama PemProv PBD/Foto : Suzan

Koreri.com, Sorong – Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua Barat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Konsiyering Penyusunan Laporan Kinerja TPID Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Giat selama dua hari, 21 – 22 Februari 2024 di Hotel Panorama Rylich Sorong melibatkan peserta dari masing-masing OPD Bidang Ekonomi kabupaten dan kota se-Papua Barat dan PBD.

as
Plt Kabiro Perekonomian PBD Eksan Musa’ad SE, M.Si saat memberikan pers / Foto : Suzan
Plt Kabiro Perekonomian PBD Eksan Musa’ad SE, M.Si saat memberikan pers / Foto : Suzan

Plt Kabiro Perekonomian PBD Eksan Musa’ad SE, M.Si dalam keterangannya menjelaskan terdapat dua tujuan dari  kegiatan Capacilty Building ini.

“Intinya dua hal yang dilakukan di hari ini pertama bertujuan untuk bagaimana memperkuat kapasitas Tim Pengendali Inflasi Daerah dan juga penyusunan laporan kinerja,” jelasnya kepada awak media sesuai pembukaan, Rabu (21/2/2024).

Pihaknya berharap agar laporan kinerja TPID baik itu di tingkat provinsi maupun juga kabupaten/kota itu disusun secara baik mulai dari proses output yang diperoleh maupun outcome.

“Artinya apa? Bahwa dalam laporan itu, selain langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh TPID tetapi capaian kinerjanya yang sudah dihasilkan oleh TPID. Tentunya capaian kinerja itu berkaitan dengan program-program yang inovatif untuk penurunan inflasi,” imbuhnya.

Eksan kemudian mencontohkan satu program yang inovatif di PBD yaitu pengadaan bis bagi mama-mama Papua yang ada di pasar baik di pasar Remu maupun di pasar Boswesen.

“Jadi ada 8 bis yang kita subsidi untuk bagaimana bisa membantu mama-mama Papua untuk memperoleh kemudahan dalam akses transportasi tapi sekaligus juga untuk mengurangi beban pengeluaran transportasi sehingga berdampak pada harga-harga barang,” urainya.

“Kalau transportasi itu bisa diturunkan maka tentu barang, harga komoditi itu juga bisa menurun. Itu salah satu langkah yang kita masukkan dalam laporan kinerja TPID Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.

Hamdi Maidison selaku Ekonom Perwakilan BI Papua Barat saat memberikan pers / Foto : Suzan
Hamdi Maidison selaku Ekonom Perwakilan BI Papua Barat saat memberikan pers / Foto : Suzan

Sementara itu, Hamdi Maidison selaku Ekonom Perwakilan BI Papua Barat dalam keterangannya menjelaskan dalam kegiatan Capacilty Building ini pihaknya mengundang seluruh TPID di Papua Barat dan PBD,

Tujuannya untuk mempersiapkan laporan kinerja TPID 2023 yang nanti diikutsertakan dalam TPID Award 2023.

“Tahun lalu dari Papua Barat dan Papua Barat Daya itu partisipasinya masih rendah. Jadi kita harapkan dengan berkumpul di Sorong ini kita bisa meningkatkan partisipasi. Jadi masing-masing TPID kabupaten/kota juga provinsi itu menyampaikan laporannya terutama untuk TPID Award,” terangnya kepada awak media saat dikonfirmasi, Rabu (21/2/2024).

TPID Award ini untuk penyampaian laporannya diberi batas waktu hingga hari Jumat (23/2/2024) pukul 15.00 WIB.

Terkait tahapan untuk proses penilaian, Hamdi menyebutkan ada dua yang dilaporkan.

“Yang pertama yaitu terkait dengan aspek proses. Misalnya kita melakukan rapat high level meeting yang dihadiri oleh Gubernur dan Bupati. Kemudian juga di tahap proses itu kita juga ada rapat koordinasi yang misalnya provinsi mengundang kabupaten/kota di bawahnya, seperti itu rapat koordinasi. Itu dihadiri oleh Gubernur dan Bupati kemudian juga ada aspek capacilty buildingnya, itu di aspek proses,” terannya.

Kemudian juga di aspek proses ini, ada juga terkait dengan aspek hukum kelembagaannya.

“Jadi misalnya dari kabupaten/kota atau provinsi itu mengeluarkan semacam surat edaran terkait dengan pengendalian inflasi atau peraturan daerah terkait dengan pengendalian inflasi, itu termasuk dalam komponen penilaian dalam aspek proses,” sambung Hamdi.

Selanjutnya, ada aspek output seperti misalnya ada kegiatan khusus atau kegiatan utama terkait dengan pengendali inflasi.

“Misalnya ada program penanaman bersama atau ada program terkait dengan yang bisa menekan inflasi. Misalnya menyediakan kendaraan untuk transportasi barang dari petani ke pasar. Nah itu nanti dituangkan dalam laporan dan bisa dijadikan sebagai  poin-poin dalam penilaian,” tandasnya.

Dan yang terakhir itu adalah capaian inflasinya.

“Kalau kemarin ini di Kota Sorong dan juga Kabupaten Manokwari itu semuanya sudah bagus inflasinya  berada pada target  sasaran inflasi nasional,” tukasnya.

ZAN

as