Koreri.com, Sorong – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya gelar Forum Grup Diskusi (FGD) guna menyusun Program Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) di Hotel Aston Sorong, Jumat (23/2/2024).
Peserta FGD berasal dari berbagai OPD terkait di 5 Kabupaten/1 Kota di wilayah PBD.
Perwakilan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) Papua di PBD, Otto Ihalauw mengatakan Bappenas mempunyai instrumen untuk Papua 20 tahun ke depan yang namanya Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dengan 4 isu strategis.
Keempat isu tersebut yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai.
Dari ke empat isu ini didukung oleh konektivitas antar wilayah kemudian harmoni sosial, lingkungan hidup serta masyarakat adat.
“Dengan demikian hari ini kita sudah dari rencana induk kita sekarang rencana aksi bicara 20 tahun Papua dibangun ke depan. Berikut yang sekarang kita mau kerja nih menyusun rencana aksi 5 tahunan 2024-2029 dan hari ini kita harap teman-teman yang hadir ini sebagai stakeholder, mereka bisa sampaikan isu-isu yang faktual dari 4 isu tadi,” urainya kepada awak media, Jumat (23/2/2024).
Otto kemudian menyinggung soal isu Papua Sehat, dimana saat dirinya berjalan di pedalaman ada banyak Puskesmas yang ditemui cuma hanya ada gedungnya.
“Kita tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama,” cetusnya.
Kemudian bicara soal Papua Cerdas, ternyata banyak orang Papua yang nganggur, yang putus sekolah mereka harus bicara tematik itu. 
“Lalu bicara Papua Produktif, kamu lihat Kota Sorong hari ini banyak masalah-masalah sosial karena ternyata kita tidak bisa menyalurkan anak-anak Papua ini masuk pada pasar kerja yang ada,” bebernya.
Otto lalu menyebut istilah intelektual penganggur dimana banyak anak-anak yang sekolah tapi dia hanya mau ijazah administrasi, manajemen dan cuma mau jadi pegawai negeri.
“Padahal kita punya pasar kerja sumber-sumber pasar kerja yang diberikan oleh bapak Presiden melalui program yang luar biasa untuk Tanah Papua baik dari swasta tapi juga dari pemerintah. Ini yang kita maksudkan,” sebutnya.
Momen FGD ini merupakan bagian dari belanja masalah ini yaitu yang berkaitan dengan fokus anggaran.
“Bahwa dari diskusi saya sebelumnya, anak-anak Papua banyak yang putus sekolah cuma gara-gara naik taksi dan tentu ini ada interaksi dengan putus sekolah. Berarti kan kita belum fokus pada anggaran kita ke masalah sebenarnya,” bebernya.
Untuk itu, teman-teman dari Bappenas akan mengarahkan secara teknis bicara tentang keempat isu tadi.
“Ini baru rencana awal dan kita harapkan bisa bisa menjadi rencana definitif nanti,” imbuhnya.
BP3OK, tambah Otto, bertugas mengadakan harmonisasi kemudian sinkronisasi dan selanjutnya melakukan evaluasi terhadap rencana-rencana program yang akan dilaksanakan para kepala daerah.
ZAN
