Koreri.com, Manokwari – Pasca gelara Pemilu serentak 2024, DPR Papua Barat (PB) dilaporkan belum melaksanakan kegiatan-kegiatan kedewanan.
Ketua DPR PB Orgenes Wonggor mengatakan, direncanakan dalam minggu kedua bula Maret 2024, pimpinan Dewan bersama Badan Musyawarah (Banmus) membahas jadwal kedewanan selama tahun 2024.
“Sebenarnya kalau sudah selesai kegiatan Pemilu, kita dari DPR yang pertama bersama dengan Badan Musyawarah menyusun jadwal agenda tahunan untuk 2024 ini. Namun karena semua pimpinan dan anggota masih pada fokus di masing-masing wilayah pemilihan jadi sampai hari ini kita belum bisa ketemu satu sama lain untuk membicarakannya,” ungkapnya saat dikonfirmasi Koreri.com melalui selulernya, Selasa (27/2/2024).
Wonggor memperkirakan pimpinan dan anggota DPR PB baru akan beraktivitas kembali pada minggu kedua Maret nanti.
Disinggung soal serapan anggaran pasca penyerahan DPA, dirinya berharap segala sesuatu dapat berjalan cepat.
“Dan, termasuk kemarin yang penetapan APBD cukup cepat, berjalan lebih awal daripada penetapan yang biasanya di bulan Desember. Kenapa kita harus lakukan itu di akhir November? Pertimbangan kita yang pertama karena ketentuan bahwa aturannya pembahasan anggaran induk harus di akhir bulan November kita sudah ketuk palu,” urainya.
Kemudian, kenapa harus cepat? Karena, pertimbangan bagaimana konsultasi berjalan.
“Ini sudah bagus, artinya di awal Februari itu sudah penyerahan DPA ke masing-masing OPD dan itu semakin bagus. Langkah pak Gubernur dengan cara kerja yang sangat cepat, kemudian di dukung TAPD dan semua pihak yang mendukung proses dokumen itu sehingga bisa cepat untuk dibagikan kepada kami selaku mitra dari pada Pemerintah daerah,” akuinya.
DPR Papua Barat, tegas Wonggor sangat mengapresiasi langkah Pemerintah setempat.
Yang kedua, yang tak kalah pentingnya bahwa kenapa penetapan APBD dilakukan jauh-jauh hari?
“Harapannya, lebih cepat dokumen itu dibagi maka semua tahapan yang ada di Pemerintahan sudah mulai berjalan,” sambungnya.
Wonggor kemudian mencontohkan, masing-masing OPD yang menangani kegiatan fisik itu sudah mulai dengan mengusulkan program yang disampaikan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk dilakukan proses lelang kalau sifatnya harus melalui proses lelang.
Begitu pula dengan yang sifatnya berupa penunjukan langsung (PL) untuk segera diproses OPD dalam rangka menjalankan kegiatan fisik dimaksud.
Kendati demikian, Wonggor tak menampik soal tradisi penumpukan program dan kegiatan di akhir tahun.
“Terus terang saja, saya berada di DPR provinsi ini sudah hampir mau lima tahun, yang mengenai pekerjaan tumpuk di bulan Desember itu kita belum merubah kebiasaan itu,” akuinya.
Untuk itu, Wonggor berharap kebiasaan itu tak lagi berlaku tahun anggaran kali ini.
“Harus segera kita ubah. Sehingga di perubahan itu, mungkin hanya beberapa kegiatan di akhir Desember. Itu harapan kita semua karena itu juga berkaitan dengan proses peredaran uang di masyarakat sehingga serapan anggaran meningkat,” pungkasnya.
KENN
