Koreri.com, Sorong – Penjabat (Pj) Gubernur Mohammad Musa’ad resmi melantik unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bertempat di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong, Jumat (1/3/2024).
Alfons Kambu resmi menjabat Ketua MRPBD.
Ia didampingi Wakil Ketua I adalah Susance Saflesa dan Wakil Ketua II Vincentius Paulinus Baru.
Pelantikan ditandai dengan penandatanganan pakta integritas serta penyerahan palu sidang dari Plh MRPBD Mesakh Mambraku kepada Ketua terpilih Alfons Kambu.
Pj Gubernur dalam pernyataannya menyambut baik dan mengapresiasi pelantikan unsur pimpinan MRPBD sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pemerintahan di daerah ini.
“Satu tahapan sudah kita lalui dimana kita baru saja melantik pimpinan tetap Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada teman-teman MRPBD sudah berhasil memilih pimpinannya.
Kemudian yang kedua itu ada keagamaan, suku dan juga ada salah satu wakil ketua yang perempuan,” ungkapnya kepada awak media seusai pelantikan, Jumat (1/3/2024).
Menurut Musa’ad, ini menjadi sesuatu yang baik karena adanya keterwakilan dari suku-suku besar dan juga keterwakilan perempuan.
Lanjut Musa’ad, bahwa tugas MRPBD sebenarnya sangat strategis karena banyak hal yang memberikan ruang bagi orang Papua untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan bagi OAP di Provinsi PBD.
“Oleh karena itu, saya berharap yang paling utama itu adalah membangun sinergitas, kolaborasi antara Pemerintah Papua Barat Daya, MRPBD dengan DPR PBD. Ini tiga kekuatan atau pilar dengan istilah satu tungku tiga batu. Jadi harus dengan tiga pilar ini bersatu maka tungkunya jadi kuat, ini sangat penting,” lanjutnya.
Musa’ad pun mengingatkan tidak boleh sikap egoisme dari tiga pilar dimaksud tetapi yang terutama adalah memikirkan kepentingan masyarakat.
“Itulah yang terbaik,” tandasnya.
Yang kedua, sambung Musa’ad, karena ini lembaga representasi kultural maka fokus atau domain utamanya adalah bagaimana memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat.
“Hak-hak masyarakat adat ini yang terpenting. Jadi bagaimana melindungi adat dan budaya kita orang Papua khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Termasuk juga kepentingan agama dan melindungi hak-hak perempuan,” tegasnya seraya menambahkan perempuan disini tidak hanya perempuan Papua tapi semua perempuan yang berdomisili di wilayah Provinsi PBD.
MRPBD tekan Musa’ad juga harus jadi motor penggerak untuk menciptakan toleransi dan menjaga hubungan antar umat beragama di wilayah itu.
“Sehingga dengan tugas-tugas itu, kita harapkan akan tumbuh situasi yang kondusif di Papua Barat Daya dan yang terutama hak-hak masyarakat adat yang harus didapatkan. Jadi tidak hanya bicara aspek politik saja tetapi lebih dari itu dapat terpenuhi seluruh hak-hak mereka di bidang pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Itu yang kita harapkan,” pungkasnya.
ZAN
