Koreri.com, Jayapura – Polda Papua melaksanakan Operasi Patuh Cartenz 2024 diawali dengan apel gelar pasukan yang melibatkan personel TNI-Polri dan instansi terkait berlangsung di lapangan Mapolda lama, Kota Jayapura, Senin (15/7/2024).
Direktur Lalulintas Polda Papua, Kombes Pol. Abrieanto Pardede, mengatakan Operasi Patuh Cartenz 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam berkendaraan dimulai tanggal 15 – 28 Juli 2024.
“Jadi, selama Operasi Patuh Cartenz ini kita menggunakan preemtif pencegahan dan prefentif namun tidak meninggalkan represif penegak hukum sesuai RO Korlantas,” terangnya.
Dikatakan, ada 14 pelanggaran prioritas selama Operasi Patuh Cartenz 2024 sehingga masyarakat harus patuhi agar tidak dilakukan penilangan.
“Ya, 14 sasaran utama diantaranya, melawan arus, berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan HP saat berkendara, tidak menggunakan helm SNI, tidak gunakan sabuk keselamatan serta melebihi batas kecepatan,” rincinya.
“Kemudian, berkendara dibawah umur atau tidak memiliki SIM, berboncengan lebih dari satu orang, R4/lebih tidak memenuhi layak jalan, R2/R4 tidak dilengkapi STNK, knalpot tidak standar (Racing), memakai rotator atau sirene bukan peruntukan, menggunakan plat nomor/TNKB palsu serta menggunakan lampu tambahan/biled,” tambah Dirlantas.
Dijelaskan, selama Operasi patuh Cartenz 2024 ini melibatkan stakeholder terkait.
“Kita libatkan lima pilar dimana ada kesehatan, Dishub, PU untuk melihat jalan-jalan yang masih belum sesusai untuk kita berikan perbaikan,” jelasnya.
Dirlantas menyebut, adanya shock terapi agar di jalan lebih tertib nanti.
“Mungkin depan Polda ini. Sebagai pilot projet sudah tidak ada lagi pelanggaran depan Polda. Semua harus pake helm, sit belt dan tertib itu sebagai pilot projek untuk jalan-jalan yang lain. Mungkin itu tindakan kita. Kalau tindak itu pagi pukul 07.00 kemudian pukul 10.00 kemudian sore pukul 16.00 Wit, itu kita persuasive,” sambungnya.
Kemudian, untuk yang tidak belum bayar pajak atau mati pajak pihaknya akan menghadirkan Samsat keliling.
“Jadi ada Dispenda yang kita libatkan untuk langsung melayani pembayaran pajak,” tandasnya.
Lanjut Dirlantas, Operasi Patuh Cartenz 2024 ini melibatkan 463 personil se-Polda Papua dan jajaran dengan lokasi random.
“Ada penentuannya untuk blackspot yaitu rawan laka, rawan macet sama rawan pelanggaran. Itu ditentukan sama Lantas, kita hanya memback-up,” lanjutnya.
Parkir liar depan Polda Papua dan Polresta yang juga menjadi perhatian pihaknya.
“Nanti setelah di berlakukan adanya operasi ini, mungkin kita akan buat kembali lagi di depan sama police line supaya tidak parkir disana. Dan juga kita himbau juga kepada anggota untuk tidak parkir di depan jalan. Karena memang parkir inikan bukan tugas polisi saja. Semua punya tugas disitu, ada Pol PP yang melaksanakan Peraturan daerah supaya tidak parkir sembaranga. Juga ada Dishub nanti kita libatkan stakeholder terkait untuk sama-sama bersihkan masalah parkir liar ini,” tegasnya.
Terkait CCTV pada lampu merah yang dilaporkan rusak, Dirlantas mengaku telah mengkofirmasikan hal itu dengan Dishub Papua.
“Memang mereka lagi ada kendala, kendalanya di internal makanya saya minta terus itu. Saya sudah masuk ke CCTV mereka, memang banyak yang mati. Dan mereka mengakui dan akan melakukan pembenahan mungkin di tahun anggaran berikutnya,” bebernya.
Dirlantas juga menanggapi soal berapa banyak CCTV yang dibutuhkan.
“Saya waktu di Maluku Utara ada 58 CCTV tapi yang ETLE hanya dua. Terhitung ada empat empat karena dari belakang sama dari depan. Kamera ETLE ini berbeda dengan kamera CCTV. ETLE ini bisa menangkap langsung, bisa menjadi barang bukti sementara kalau CCTV kita masih manual,” ujarnya.
Soal kendaraan plat nomor luar Papua, Dirlantas mengaku memang masih berupa imbuan.
“Kendaraan nomor nopol dari luar ini memang dia hanya melanggar himbauan. Karena tiga bulan setelah berada di daerah operasi dia wajib melaporkan dan mengganti, merubah atau memutasi ke daerah tersebut. Ini memang masih himbauan, kita sudah lakukan tilang. Dia hanya bayar tilang saja. Alasannya belum punya anggaran untuk bayar mutasi. Jadi kita masih terulur, tapi kita tetap arahkan kepada meraka untuk segera mutasikan,” pungkasnya.
EHO
