Koreri.com, Sorong – Ketua Tim Pencaker Papua Barat Daya Jovlyn Kareth angkat bicara merespon hasil tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemerintah setempat yang baru saja diumumkan, Jumat (29/11/2024).
Dia menilai banyak kejanggalan yang terjadi menyusul dugaan munculnya sejumlah nama non orang asli Papua (OAP) pada jatah yang sesungguhnya adalah kuota bagi OAP.
“Selaku Ketua Pencaker Provinsi Papua Barat Daya di sini saya mau menyampaikan bahwa hasil tes CPNS Provinsi Papua Barat Daya yang diumumkan pada tanggal 29 November hari ini saya melihat dari hasil kelulusan ini ada banyak kejanggalan atau temuan-temuan yang kami lihat ada nama-nama non OAP disini masuk salah kamar OAP,” ungkapnya saat memberikan keterangan kepada Koreri.com, Jumat (29/11/2024).
Menyikapi soal dugaan kejanggalan, Jovlyn Kareth memastikan akan mengambil langkah untuk menggelar pertemuan membahas masalah dimaksud.
“Kami dari pencaker OAP Papua Barat Daya hari ini akan mengeluarkan undangan untuk pertemuan pada besok hari Sabtu tanggal 30 November,” sambungnya.
Dalam pertemuan tersebut, Jovlyn Kareth menyebutkan akan melakukan rekap kembali hasil tes SKD sekaligus memastikan apakah ada nama-nama non OAP yang salah kamar masuk di kuota OAP.
“Bila ada, maka data itu yang akan kami pindahkan dan kami akan bawa ke BKPSDM Papua Barat Daya untuk membuka kembali nama-nama yang kami rekap,” bebernya
Kaitannya dengan pertemuan dimaksud, Jovlyn Kareth mengimbau kepada seluruh rekan-rekan pencaker OAP yang ada di PBD untuk dapat hadir bersama-sama pada Sabtu (30/11/2024) besok.
“Teman-teman wajib hadir mengingat pertemuan besok itu sangat penting karena semua aspirasi akan kita tampung dan kita akan sama-sama bawa aspirasi itu kepada Pemerintah daerah dalam hal ini langsung kepada Gubernur Papua Barat Daya yang mana kami akan membawa hasil itu untuk mempertanyakan kenapa SKD ini bisa ada sampai salah kamar, itu yang pertama,” tegasnya.
Kemudian yang kedua, lanjut Jovlyn Kareth, pihaknya akan merekap lagi data teman-teman OAP yang kemarin lolos atau nilainya diatas ambang batas passing grade dimana ada yang 300 sampai 315 namun tidak lolos ke tahap SKB.
“Kami juga akan mempertanyakan kenapa Pemerintah memakai aturan passing grade tetapi teman-teman yang sudah berjuang melewati passing grade itu malah tidak lolos. Jadi ada 2 poin utama yang besok kami sama-sama akan rekap dan akan kami bawa ke Pemerintah Papua Barat Daya,” kembali tegasnya.
Jovlyn Kareth secara khusus meminta kepada Pemerintah PBD dalam hal ini Gubernur, Sekda dan BPKSDM bisa hadir sama-sama untuk menerima aspirasi pihaknya.
“Jadi besok aspirasi yang kami bawa ini kami akan long march, kami antar aspirasi itu namun kami tidak langsung serahkan. Tapi kami minta untuk sama-sama duduk dalam ruangan dan buka data baik dari kita maupun data dari Pemerintah untuk sama-sama cocokkan data,” tambahnya.
“Apabila ada temuan non OAP, maka kami minta Pemerintah harus buka data mereka dengan data pendukungnya seperti KTP dan kartu keluarga kita cocokan, non OAP itu dari mana? Jangan sampai dia masuk melalui rekomendasi kemarin,” katanya lagi.
Olehnya itu, Jovlyn Kareth mengimbau kepada rekan-rekan pencaker untuk tetap tenang dan bersabar karena pihaknya sementara melakukan rekap data.
“Apabila rampung maka kita bisa sama-sama bawa itu kepada Pemerintah,” pungkasnya.
KENN
