Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melalui Komisi-komisi menggelar hearing bersama mitra dari organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah provinsi yang berlangsung di dua tempat, Senin (16/12/2024).
Kaitan dengan hearing tersebut, Wakil Ketua II DPR PB Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H memberikan gambaran dari giat dimaksud.
“Jadi hearing bersama OPD ini kita lakukan karena beberapa tahapan yang kita baru lewati secara internal DPR yaitu penetapan tatib kita sebagai dasar untuk pembentukan AKD. Bila beberapa hari yang lalu itu kita sudah selesai penetapan AKD dan hari ini kita melakukan hearing sebagai awal dari pembahasan APBD kita 2025,” terangnya kepada awak media di Manokwari, Senin (16/12/2024).
Syamsudin mengakui waktu yang ada memang sangat sempit. Namun perlu dipahami juga pihaknya berada pada posisi transisi pasca pelantikan pada 2 September lalu.
“Sehingga range waktu kita untuk menyiapkan AKD dan lain-lain bertepatan dengan tahapan Pilkada itu membuat kegiatan untuk kita dalam membahas APBD ini jadi molor. Namun kita diberikan ruang oleh Kementerian Dalam Negeri juga untuk sesegera mungkin bisa menyelesaikannya,” akuinya.
Syamsudin pun berharap rekan-rekan Komisi untuk bisa memanfaatkan waktu ini secara maksimal dalam melihat hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok pikiran Dewan kemarin.
“Karena kebetulan kita sudah selesai Reses III untuk 2024 ini sehingga mungkin itu yang teman-teman nanti akan bawa di dalam hearing untuk menanyakan hal-hal yang terkait tentang program-program nanti di 2025,” harapnya.
“Kebetulan saya di sini Koordinator di Komisi II, tadi kami baru selesai hearing dengan Biro Kesra kemudian ada Biro Pengadaan Barang dan Jasa kemudian Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Memang rata-rata teman-teman dari OPD ini semua mengeluh terkait tentang anggaran yang begitu minim,” bebernya.
Seknun tak menampik jika hal itu terdampak dari postur belanja APBD di 2025 yang mengalami penurunan.
“Kemarin di 2024 itu 5 Triliun lebih namun untuk 2025 ini turun menjadi 3,4 Triliun. Sesuatu yang pasti akan membuat teman-teman OPD agak sedikit kewalahan di dalam menyusun renja. Renja sebenarnya sudah ada cuma untuk masuk dalam penganggaran ini pasti mereka akan kewalahan untuk melihat mana yang menjadi skala prioritas. Itu masalah-masalah yang kemudian disampaikan dalam hearing tadi,” uranya.
Seknun tak membantah jika OPD-OPD kemudian menyikapi itu dengan meminta adanya penambahan anggaran.
“Sudah barang tentu dan pasti teman-teman dari OPD meminta itu,” bebernya.
Seknun kemudian mencontohkan Biro Kesra Setda Provinsi Papua Barat.
“Biro Kesra tadi itu dalam rutin kegiatan mereka hanya sekitar 4 miliar. Ini kan sangat lucu sudah pasti mereka mengalami kewalahan. Kemudian di Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu hanya 3,5 Miliar. Ini kan mereka leluasa untuk mengurus program mereka selama satu tahun,” urainya.
Kemudian juga sebut Seknun, adanya penurunan yang cukup banyak di Dinas Kesehatan Papua Barat.
“Itu juga kecil sekali, kalau tidak salah sekitar 3 milyaran lebih juga untuk rutin mereka. Mereka sebenarnya butuh dealnya itu sekitar 7 milyaran untuk rutin. Sedangkan intensitas bidang-bidang dengan target mereka untuk 2025 ini pasti kita akan mengalami koreksi yang begitu besar didalam pembangunan nanti di tahun depan,” tegasnya.
Disinggung soal kebijakan di Anggaran Perubahan untuk menutupi itu, Seknun pun berharap hal yang sama.
“Kita berharap bahwa perubahan ini ada pendapatan-pendapatan lain dari transfer atau silfa kita sehingga itu bisa mempermudah teman-teman di OPD untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah,” pungkasnya.
KENN
