Koreri.com, Manokwari – Gabungan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) menyampaikan pandangan umum atas Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Tahun Anggaran 2025.
Pemandangan umum tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang III DPR Papua Barat tahun 2024 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Selasa (17/12/2024).
Paripurna kedua ini dipimpin Ketua DPR PB Orgenes Wonggor, S.IP didampingi Wakil Ketua II Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H.
Turut hadir, Pj Gubernur Drs. Ali Baham Temongmere, M.TP bersama pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Juru Bicara gabungan fraksi DPR Papua Barat Rudi Sirua, S.E menyampaikan meski mendekati perayaan Natal namun Dewan berupaya menyelesaikan kewajiban membahas Rancangan PERDA APBD Tahun 2025.
Setelah mencermati penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Papua Barat TA 2025, maka, Fraksi-Fraksi berpandangan sebagai berikut . :
1. Terjadinya devisit Anggaran Pendapatan Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya berdampak pada berkurangnya Alokasi belanja. Gabungan Fraksi DPR Papua Barat berasumsi, bahwa pendapatan yang berkurang ini disebabkan oleh karena kemampuan penyerapan Anggaran Pemerintah khususnya pada OPD tehnis tidak sebagaimana yang diharapkan.
2. Berkaitan dengan Realisasi pendapatan apakah dimungkinkan terjadinya penambahan karena antara penjelasan KUA dan PPAS dan Pengantar nota keuangan terjadi selisih yang signifikan khususnya pada SILPA.
3. Terkait Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat TA 2025 yang mengalami penurunan maka Gabungan Fraksi mengharapkan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya membangun komunikasi politik yang intensif dengan Pemerintah pusat.
4. Terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan, Fraks-fraksi DPR Papua Barat terus memberikan dukungan dalam upaya intensifikasi dan extensifikasi terhadap sumber-sumber PAD tersebut, tetapi juga diharapkan Pemda provinsi menyiapkan SDM yang kompoten untuk melakukan pengelolaan sumber pendapatan tersebut.
5. Dalam pidato nota keuangan RAPBD tahun 2025 disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat akan meningkat. Sedang berdasarkan data stastistik, inflasi (Y-on-Y) sebesar 2.05% di tahun 2024. Apakah target pencapaian ekonomi tersebut bisa dicapai? Sedangkan faktanya pendapatan mengalami penurunan.
6. Salah satu Fokus RKPD 2025 Provnsi Papua Barat adalah pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat. Namun demikian bila mana dicermati postur RAPBD tahun 2025 pada sektor-sektor terkait, belum memperoleh alokasi anggaran yang memadai.
7. Hal yang sama pula pada fokus prioritas revitalisasi Kawasan andalan pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam RAPBD TA 2025 belum terlihat keberpihakan yang nyata.
8. Terhadap fokus prioritas pemantapan tata Kelola pemerintahan, Gabungan Fraksi berharap dengan adanya rekruitmen 1000 honorer menjadi ASN akan memberikan dampak positif dalam peningkatan jangkauan pelayanan publik. Jangan sampai bertambahnya ASN justru menjadi beban Pemerintah daerah.
9. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi dan mitra kerja, Gabungan Fraksi mencatat adanya selisih anggaran yang cukup signifikan antara yang diserahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada DPR PB. Gabungan Fraksi menganggap bahwa selisih tersebut perlu menjadi perhatian serius, karena dapat berpotensi mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
Oleh karenanya mohon adanya penjelsan lebih lanjut apa penyebab selisih anggaran tersebut, serta langkah-langkah apa yang akan diambil oleh TAPD untuk menyelaraskan perbedaan ini agar APBD dapat mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.
Gabungan fraksi berharap perbedaan ini dapat diselesaikan melalui dialog konstruktif antara Pemda dan DPR PB sehingga dapat menghasilkan anggaran yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
10 Terhadap pelaksanaan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Gabungan Fraksi DPR Papua Barat berpandangan agar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan tenggat waktu yang sudah ditentukan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 92 yang mengatur tentang tenggat waktu pengesahan APBD untuk menghindari terjadinya Carry Over (penggunaan APBD Tahun sebelumnya)
11.Terkait Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat TA 2025, Gabungan Fraksi mempertanyakan program peningkatan sarana dan prasarana Bandara Rendani Manokwari sebagai wajah Provinsi Papua Barat perlu ditingkatkan dengan mempercepat realisasi Penimbunan Bandara dimaksud.
12.Terkait Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat TA 2025, Gabungan Fraksi memandang perlunya penambahan anggaran pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di sektor yang berpotensi menghasilkan atau menambah PAD. Salah satunya pajak terhadap alat berat.
13.Gabungan Fraksi memandang Pembangunan Rumah sakit KJSU Papua Barat yang berlokasi di Manokwari dengan target penyelesaiannya di tahun 2027 karena adanya stimulant dari Kementerian Kesehatan untuk melengkapi fasilitas Kesehatan rumash sakit tersebut, tetapi dengan catatan selesai di tahun 2027.
14. Gabungan Fraksi juga memandang dalam Postur Anggran RAPBD Tahun 2025 memperhatikan jalan ruas provinsi yang menghubungakan antara kabupaten dan kampung terkhusus kabupaten Kaimana. Hal ini demi memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
15.Dengan Melihat Postur anggaran RAPBD Tahun 2025, Gabungan Fraksi mengusulkan untuk Peningkatan jalan Bandara siboru Kabupaten Fakfak menuju Kampung sipatnanam dan Kamandutetar sebagai bentuk penyediaan prasarana transportasi untuk melayani masyarakat pelosok.
16. Gabungan Fraksi memandang perlunya Pembangunan Break water Talud Pemecah Ombak di Kampung Ugar Distrik Kokas, Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fak-Fak.
17. Gabungan Fraksi memandang Pemerintah Provinsi Papua Barat Perlu penguatan anggaran untuk mendukung keberlanjutan Ketahanan Pangan agar selaras dengan program Nasional.
18. Gabungan Fraksi memperhatikan dan mengusulkan Penyelesaiaan Penataan Kawasan pasar Sanggeng yang terintegrasi langsung dengan pasar ikan di Kabupaten Manokwari.
19. Gabungan Fraksi juga menilai Terkait proses pengangkatan Anggota DPRK/OTSUS Papua Barat harus mempertimbangkan perwakilan daerah yang belum ada keterwakilan di DPR PB.
20.Gabungan Fraksi memandang dalam RABPD 2025 mempertimbangkan momen agama pada tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada bulan Januari yaitu adanya rapat kerja Sinode GKI di Tanah Papua yang dilaksanakan di Kabupaten Manokwari selatan dan Pada tanggal 5 Februari HUT Pekabaran Injil 170 tahun yang merupakan tahun Emas.
21.Terkait RAPBD TAHUN 2025, Gabungan Fraksi memandang perlunya Penyelesaian Jalan dan Jembatan Pantura ke Masni Kabupaten Manokwari di tahun 2025
22.Terkait dengan Postur RAPD Tahun 2025, Gabungan Fraksi memandang perlunya Rehab dan pembangunan Puskesmas Pembantu di Kabupaten Fakfak,Pembibitan rumput laut di Kokas Kabupaten Fakfak, Pembangunan sekolah-sekolah baru, pembentukan Kampung Adat berbasis kampung wisata di Kabupaten Fakfak, dan saluran air bersih di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak.
23. Fraksi Gabungan juga mengusulkan penambahan anggaran Kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari, guna pembebasan lahan pelebaran jalan Drs. Esau Sesa. Selain itu penambahan anggaran dana operasional untuk MRP Papua Barat, Penambahan Anggaran OPD-OPD untuk menunjang program-program pelayanan dasar kemasyarakatan.
24. Fraksi Gabungan juga mengusulkan pembangunan kantor DPR PB untuk dimasukan dalam anggaran Multiyears Tahun 2025-2026.
25. Gabungan Fraksi juga memandang kewajiban Pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan Pembayaran bonus PON Papua Tahap dua dan PON Aceh pada Dinas DISPORA Papua Barat.
26.Gabungan Fraksi juga mempertanyakan pembagian hasil DBH Migas untuk mendorong program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi penopang pendapatan daerah.
27. Gabungan Fraksi memandang di dalam RAPBD Tahun 2025, Perlunya Pembangunan ruas jalan kampung Imburi ke Pegunungan Arfak, pembongkaran jalan wariyori tembus ke pegaf, dan pembangunan luas jalan dari Krasegi ke minyambou, serta pembangunan ruas jalan dari distri tanah rubuh tembus ke distrik Hink kabupaten Pegaf.
28. Gabungan Fraksi memandang di dalam RAPBD Tahun 2025,Pembangunan pasar baru Wosi Kabupaten Manokwari.
29. Perlunya adanya perhatian khusus dari Dinas PUPR untuk mengalokasikan anggaran guna peningkatan Jalan Penimbut Hink batas kabupaten Manokwari.
Gabungan Fraksi DPR PB berharap agar Pemprov Papua Barat dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait isu-isu yang telah disampaikan, serta melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang lebih efektif.
KENN
