Koreri.com, Jakarta – Salah satu visi dan misi kepemimpinan Prabowo – Gibran yang paling mercusuar adalah Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar.
Alasan utama program ini adalah memberikan nutrisi dan asupan yang cukup untuk mendorong kemampuan otak anak dalam belajar demi meraih prestasi Indonesia Emas 2045.
Masalah gizi dinilai sangat mempengaruhi kemampuan belajar anak-anak Indonesia.
Selain merupakan janji politik Presiden Prabowo bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, makan bergizi di pandang sebagai variabel penting menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul di 2045 nanti.
Kaitannya dengan program tersebut, Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Agustinus R. Kambuaya, S.IP., S.H menyebutkan MBG ini perlu memperhatikan soal harga yang menjadi salah satu aspek penting dalam program itu.
“Kalau di wilayah Jawa satu porsi makanan bergizi gratis Rp. 10.000 hingga 15.000 per orang, di Papua harganya justru berbeda. Harga satu porsi makanan bergizi bisa mencapai 35.000 bahkan di pedalaman Papua harga satu porsi makanan bisa mencapai Rp. 50.000 per orang anak sekolah. Perbedaan harga ini juga menjadi penting untuk di kaji,” jelas Agustinus Kambuaya dalam keterangan persnya kepada wartawan, Senin (20/1/2025)
Selain masalah harga lanjut Kambuaya menjelaskan. yang berbeda antara Indonesia barat, tengah dan timur bahwa program makan bergizi gratis Ini merupakan Program Reguler yang akan ikut mengerakan perputaran uang yang mendukung ekonomi lokal.
Dapur Umum Harus Menampung Bahan Pangan Masyarakat Papua
Mantan anggota fraksi Otsus DPR Papua Barat itu mengatakan, suplay bahan pangan untuk makan bergizi di semua daerah khususnya Tanah Papua harus bisa memberikan manfaat kepada petani, nelayan dan peternak bahkan pasar-pasar umum rakyat di Tanah Papua.
Pemerintah dan pihak manajemen program makan Bergizi gratis harus mendorong dapur umum untuk menampung semua Produk pangan rakyat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
“Menghindari praktek monopoli pasar atau suplay pangan yang di dominasi pihak tertentu harus bisa di minimalisir. Dinas koperasi dan harus bisa merespon dengan Program Koperasi Rakyat yang mendukung poroggram Makan Bergizi Gratis,” tuturnya.
“Skema Program Makan Bergizi Gratis Harus benar-benar mengerakan ekonomi lokal. Khususnya Suplayer makanan yang bersumber dari bahan pangan lokal. Manajemen Program Makan Bergizi gratis harus di kawal agar bermanfaat bagi masyarakat lokal,” sambung Kambuaya.
Program Makan Bergizi Tidak Boleh Membebani APBD Daerah
Senator Papua Barat Daya itu menegaskan, program makan bergizi gratis ini tentu memerlukan biaya, bagaimana skema pembiayaan Program ini apakah biaya MBG dibiayai melalui APBN, atau Alokasi Dana Khusus Pemerintah Pusat. Ataukah Skema sharing anggaran antara APBD 50% dan APBN 50% ? ataukah menggalang pembiayaan sumber dari dana CSR Perusahan-Perusahan dan pihak ketiga. Belum ada kejelasan bagaimana sumber pembiayaan makan Bergizi Gratis ini.
Apabila pembiayaan MBG ini dibebankan kepada daerah hanya maka akan menambah beban berat bagi pemerintah daerah, kemudian alokasi anggaran yang terbatas ke daerah dengan sejumlah kompleksitas permasalahan membutuhkan perhatian.
“Jika beban pembiayaan Makan Bergizi Gratis di bebankan kepada APBD, sudah barang tentu akan mempengaruhi pembangunan daerah di sektor yang lain. Akan terjadi kemajuan di satu sisi dan keterlambatan di satu sisi. Misalnya Makan Bergizi menyita biaya, maka pembangunan Infarstruktur daerah pedalaman akan terganggu, atau sektor lainnya. Karena itu, Program ini harus di Formulasikan secara baik dan tuntas. Mulai dari aspek Program, Teknis, Sumber Pembiayaan Program dan lain-lain,” sahutnya.
Ditambahkan anggota komite II DPD RI dapil Papua Barat itu, semuanya ini penting untuk kemajuan bangsa namun harus diatur agar pembangunan sektor lain tidak terganggu.
RED
