Koreri.com, Manokwari – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Papua (BEM UNIPA) Manokwari menggelar aksi demo damai di kompleks Fanindi, Jl. Gunung Salju, Kabupaten Manokwari, Kamis (10/4/2025).
Aksi demo damai menolak UU TNI serta program strategi nasional (PSN) di seluruh Tanah Papua yang berlangsung selama 9 jam itu diterima DPR dan MRP Provinsi Papua Barat.
Wakil Ketua I DPR Papua Barat Petrus Makbon, S.H didampingi dua anggota Dewan Alosyus Siep bersama Yurtinus Mandacan dan Ketua MRPB Judson Ferdinandus Waprak hadir berjemur panas Bersama puluhan mahasiswa tersebut.
Dengan membawa sejumlah pamflet dan spanduk bertuliskan aspirasi penolakan UU TNI telah disahkan DPR RI dan program strategis nasional yang tidak berpihak kepada koalisi masyarakat sipil.
Sejumlah orator bergantian menyampaikan orasi dihadapan pimpinan DPR PB dan MRPB.
Dalam demo itu, kordinator aksi Edison Iyai menyampaikan 5 poin tuntutan.
Pertama, cabut revisi UU TNI yang mengancam supremasi sipil dan membuka jalan bagi militerisme dalam ruang sipil.
Kedua, hentikan dan evaluasi seluruh proyek strategis nasional (PSN) di Papua yang tidak melibatkan partisipasi bersama masyarakat adat dan hanya menguntungkan elit ekonomi – politik.
Ketiga, kembalikan fungsi TNI pada tugas pokok pertahanan negara bukan sebagai aktor pembangunan atau pengendali wilayah sipil.
Keempat, hormati hak masyarakat adat Papua atas tanah dan kehidupan sesuai amanat UUD 1945 dan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP).
Kelima, sahkan UUD masyarakat adat demi menjamin masyarakat yang adil.
Dalam orasinya, mereka menilai pengesahan revisi UU TNI tersebut membawa kembali dwifungsi TNI.
“TNI – Polri tidak punya tugas dan wewenang masuk sebagai tenaga kerja di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sebaliknya bertugas menjaga keamanan, mengayomi masyarakat,” teriak korlap Edison Iyai saat berorator.
Sebagaimana diketahui, pengesahan RUU TNI menuai kritik keras masyarakat yang menentang kembalinya aparat TNI ke jabatan sipil.
Aksi penolakan yang sama bahkan sudah gencar diserukan di berbagai daerah di Indonesia.
Setelah membacakan tuntutan aksi, Korlap Edison Iyai menyerahkan pernyatan sikap BEM UNIPA itu kepada Wakil Ketua DPR PB Petrus Makbon dan Ketua MRPB Judson Waprak.
Makbon mengatakan, pihaknya akan melanjutkan aspirasi ini sesuai mekanisme kedewanan.
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi ini sesuai mekanisme yang berlaku,” janjinya.
Usai aspirasi diserahkan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore ini dijaga ketat pihak aparat Korbs Brimob dan personil Polresta Manokwari.
KENN
