Koreri.com, Biak – Beberapa waktu belakangan ini, publik Kabupaten Biak Numfor disuguhkan dengan berbagai informasi menarik mulai dari persoalan efisiensi anggaran, pergantian pimpinan OPD hingga aksi begal yang kian marak di wilayah itu.
Fenomena yang terjadi ini kemudian mendapat respon beragam dari warga masyarakat setempat.
Salah satu topik yang cukup hangat hingga terus jadi perbincangan sejumlah kalangan yaitu berkaitan dengan rencana Bupati Markus O. Mansnembra dan wakilnya Jimmy Carter Rumbarar Kapisa melakukan perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor.
Kaitannya dengan hal itu, sejumlah OPD berikut pimpinannya dikabarkan akan mengalami perombakan.
Mayoritas publik bahkan meminta agar para pimpinan OPD yang selama ini menunjukan kinerja buruk untuk segera dilengserkan Bupati Mansnembra dan digantikan dengan pejabat yang baru.
Mereka fokus menyoroti kinerja sejumlah bos OPD setempat karena berbagai masalah yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Terhadap siapa saja pimpinan OPD yang berpotensi lengser dari kabinet Pemerintahan Mansnembra-Kapisa, sumber di internal kantor Bupati Biak yang dihubungi Koreri.com membenarkan hal itu.
Ia kemudian menyebut beberapa nama pimpinan OPD yang menurutnya hampir pasti diganti.
Yang terdepan kata sumber, adalah Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Daud Duwiri.
“Informasi yang saya dengar begitu, yang bersangkutan akan diganti,” ungkap sumber yang dihubungi melalui selulernya, Sabtu (31/5/2025) sekaligus meminta Koreri.com tidak mempublikasikan namanya.
Hanya saja soal alasan Duwiri dilengserkan, ia menolak menanggapinya ketika ditanyakan kepadanya.
“Kalau soal alasan dilengserkan, saya tidak punya kewenangan untuk itu. Nanti kalau pak (wartawan, red) ingin tahu itu, bisa konfirmasi langsung ke pak Bupati dan Wakil Bupati saja,” elak ASN yang sudah belasan tahun mengabdi di lingkup Pemkab Biak Numfor ini.
Disinggung soal OPD lainnya, sumber menginformasikan pula bahwa tidak hanya Dinas Kesehatan saja. Namun ada beberapa pimpinan OPD lainnya juga yang kabarnya masuk dalam kelompok yang dicopot.
“Intinya, yang saya dengar informasinya itu ada beberapa pimpinan OPD yang akan diganti. Bukan hanya Kepala Dinas Kesehatan saja,” klaimnya.
Sumber kemudian menyebutkan dua OPD lainnya yaitu Dinas Pendidikan dan BKPSDM Biak Numfor.
“Informasinya yang saya dengar dua OPD ini juga kemungkinan besar akan berganti pimpinan. Memang ada OPD lainnya juga tetapi yang saya ingat itu dua ini. Tetapi sekali lagi untuk kepastiannya itu baiknya pak dong konfirmasi Pak Bupati dan pak Wakil boleh supaya bisa lebih jelas,” sahutnya.
Kendati demikian, sumber kembali menolak untuk berkomentar lebih lanjut soal informasi kepastian pencopotan.
“Paling itu saja yang bisa saya informasikan. Terima kasih,” pungkasnya.
Kaitan dengan rencana pergantian tersebut, salah seorang warga sebut saja Apolos Rumbekwan kepada Koreri.com, Sabtu (31/5/2025) mendukung penuh rencana tersebut.
“Kitong sangat mendukung rencana itu dan memang orang-orang yang kerja tra (tidak, red) betul harus dong (mereka) diganti saja,” tegasnya.
Ditanya soal pendapatnya tentang rencana pergantian Kepala Dinas Kesehatan Biak Daud Duwiri, Apolos langsung bereaksi.
“Saya sangat setuju. Itu betul, pace (Daud Duwiri) harus diganti. Karena selama dia pimpin Dinas Kesehatan Biak, masalah terlalu banyak. Masa obat bisa langka itu, padahal sebelumnya tidak pernah seperti itu,” sahutnya dengan mimik wajah yang serius.
Pria yang berprofesi sebagai wiraswasta ini bahkan membeberkan jika sampai saat ini stok obat-obatan di Puskesmas masih banyak yang kosong.
“Kalau pak (wartawan) tidak percaya, nanti pak cek sendiri saja supaya jelas. Jangan sampai pak dong kira saya manggop (tipu, red) lagi,” sambil menyebutkan nama sejumlah Puskesmas (redaksi sengaja tidak publish) sembari meminta wartawan cek langsung ke lokasi.
Sementara itu, salah seorang guru yang dimintai pendapatnya soal kinerja Kepala Dinas Pendidikan Biak juga mengaku mendukung sekali rencana pergantian tersebut.
“Saya paling mendukung sekali karena ada banyak masalah yang sampai hari ini kita rasakan dan tidak pernah ada keterbukaan,” beber sumber yang keberatan namanya dipublikasikan.
Guru pada salah satu SD di Biak ini kemudian menyinggung soal dana BOS yang proses penyalurannya tidak transparan.
“Karena proses penyalurannya tidak transparan makanya kami yang guru-guru selama ini juga tidak pernah tahu seperti apa pengelolaannya. Itu baru satu masalah, belum yang lainnya lagi,” bebernya.
Karena itu, sumber mengaku setuju dan mendukung penuh rencana Bupati dan Wakil Bupati Biak melakukan perombakan birokrasi di Dinas Pendidikan termasuk menggantikan kepala dinas dengan pejabat yang baru.
Kepala Dinas Pendidikan Biak saat ini dijabat Kamarudin, S.Pd.
Tak ketinggalan, sorotan juga ditujukan pada kinerja BKPSDM Biak seperti yang diungkapkan salah satu ASN setempat.
Kepala BKPSD Biak Numfor saat ini dijabat Fera Dika Sroyer.
Ia mengaku termasuk salah satu dari banyak rekan ASN yang dipersulit saat mengurus kenaikan pangkat.
“Kitong urus kenaikan pangkat saja punya susah apa? Masa bisa sampai bertahun-tahun. Dan itu bukan saya saja yang alami tapi banyak ASN lainnya juga yang senasib seperti saya. Tapi kalo pihak-pihak tertentu punya cepat apa,” kecam ibu Ronsumbre yang menolak memberitahukan namanya kepada Koreri.com, Sabtu (31/5/2025).
Ia kemudian menyinggung juga soal minimnya sikap peduli Kepala BKPSDM Biak terhadap tenaga honor OAP yang sementara berjuang masuk PPPK seraya menyinggung soal kasus Yafet Usior di SMP Negeri Biak Timur yang sempat viral beberapa waktu lalu.
“Bukan bapa Yafet Usior saja tetapi banyak kitong punya saudara-saudara OAP yang honor belasan tahun juga tapi mau ikut seleksi PPPK gagal karena persoalan sepele tapi terkesan tidak ada kepedulian dari Kepala BKPSDM Biak,” sesalnya.
Untuk itu, ia sangat mendukung Bupati dan Wakil Bupati untuk merombak birokrasi dengan mengangkat figur-figur yang punya hati untuk daerah ini sehingga bisa lebih baik dan maju kedepan.
Tak sedikit kalangan saat menyampaikan ke Koreri.com bahwa mereka juga mendukung penuh bahkan mendesak Bupati Markus Mansnembra dan Wabup Jimmy Kapisa segera mencopot Kepala DPMK Biak dan Inspektorat Biak Numfor.
Karena menurut mereka, banyak persoalan dana desa yang pengelolaannya tidak benar hingga dikeluhkan masyarakat tetapi dua OPD ini terkesan tutup mata bahkan dicurigai malah ada dibalik dugaan LPJ desa fiktif.
Untuk diketahui, Kepala DPMK Biak Numfor saat ini dijabat I Putu Wiadnyana, sementara Kepala Inspektorat Biak dijabat Ferdinand P. Abindondifu, SE
Sementara itu, hingga berita ini dipublish, Koreri.com belum berhasil mendapatkan pernyataan atau keterangan baik dari Bupati Markus Mansnembra maupun wakilnya Jimmy Kapisa.
RED
