Koreri.com, Burmeso – Protes masyarakat melalui aksi pemalangan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kantor Bupati dan DPRD Mamberamo Raya dipastikan akan berakhir.
Hal itu setelah para pihak yang berpolemik menemui titik terang penyelesaian polemik tersebut.
Dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat, Kapolres Mamberamo Raya, serta delegasi Pemkab yang terdiri dari anggota DPRK, Asisten Daerah, dan pimpinan OPD disepakati bahwa palang akan dibuka setelah Bupati dan Wakil Bupati tiba di Mamberamo Raya.
Pertemuan yang berlangsung di Burmeso, Selasa (8/7/2025) bertujuan mencari solusi atas lumpuhnya aktivitas pemerintahan akibat pemalangan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk protes terhadap ketidakhadiran kepala daerah.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Mamberamo Raya AKBP. Arifin, Pabung 1712 Sarmi Perwakilan Mayor. Musa Siep, Asisten 2 Pemda Mamberamo Raya Sukarno, Ketua LMA Terianus Bisararisi, Kordinator Pemalangan Nas Alle dan ratusan masyrakat yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
Kapolres Mamberamo Raya, AKBP. Arifin, menyampaikan bahwa pihak kepolisian mendukung penyampaian aspirasi masyarakat, namun tetap mengimbau agar dilakukan dengan cara damai dan tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kita sudah duduk bersama dan mendengar keinginan masyarakat. Kita sepakat bahwa palang akan dibuka setelah Bupati dan Wakil Bupati kembali berada di tempat. Kami harap komitmen ini dijaga bersama demi stabilitas keamanan dan jalannya pemerintahan,” tegas Kapolres.
Menurut Kapolres bahwa sesuai undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakam hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu Nas Alle selaku Koordinator pemalangan menyatakan aksi mereka murni untuk mendorong Pemerintah agar lebih serius memperhatikan kondisi daerah dan hadir di tengah masyarakat.
“Kami tidak menolak Bupati dan Wakil Bupati, kami hanya minta mereka tinggal dan bekerja dari Mamberamo Raya, bukan dari luar daerah. Kami tunggu mereka datang, dan setelah itu kami siap buka palang,” jelas Nas Alle
Sementara itu, menyikapi pemalangan Kantor Pemerintahan, maka Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bergerak cepat menyikapi aksi pemalangan kantor-kantor OPD yang dilakukan oleh masyarakat.
Untuk meredam situasi dan mencari solusi, Bupati Robby Rumansara mengutus empat anggota DPRK, serta sejumlah pimpinan OPD yang masih berada di luar daerah untuk kembali ketempat tugas Mamberamo Raya, Rabu (9/7/2025).
Nantinya setelah tiba di Mamberamo Raya, mereka akan melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat yang memalang kantor.
“Kami Dewan sudah melakukan pertemuan bersama dengan Bapak Bupati di Kota Jayapura, dan hasilnya disepakati sementara Bupati belum bisa berangkat ke Mamberamo Raya untuk bertemu dengan masyarakat pendemo karena ada beberapa kegiatan di Jayapura yang tidak bisa diwakilkan dan harus di hadiri Bupati. Dan pak Bupati mengutus beberapa anggota Dewan dan pimpinan OPD kembali ke Mamberamo bertemu masyrakat yang melakukan demo nanti jumat dan bisa pemalangan kantor dibuka,” jelas Dony Pateh.
Dony Pateh bilang setelah mengikuti beberapa kegiatan di Jayapura yang tidak bisa diwakilkan, maka Bupati dipastikan akan berangkat ke Mamberamo Raya pada 16 Juli 2025 mendatang bersama Pimpinan dan Anggota DPRK lainya dan selanjutnya melakukan pertemuan secara terbuka bersama seluruh anggota DPRK, Pimpinan OPD, LMA, Dewan Adat, Pihak Keamanan baik TNI, POLRI, untuk mencari solusi dan jalan keluar atas semua persoalan yang terjadi di Mamberamo Raya selama ini.
NAP
