Koreri.com, Timika – Keuskupan Timika menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap memburuknya situasi kemanusiaan akibat konflik bersenjata yang terus berkecamuk di sejumlah wilayah Papua.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Keuskupan Timika, Jalan Cenderawasih, Selasa (22/7/2025), Uskup Timika Mgr. Bernardus Bofitwos Baru, OSA, didampingi Ketua Seksi Keadilan dan Perdamaian (SKP) Saul Wanimbo dan Adolof Kambayong, menyampaikan seruan moral dan kritik tajam kepada seluruh pihak yang terlibat konflik.
Uskup Bernardus menyebutkan bahwa konflik antara aparat keamanan negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) semakin brutal dan mengancam kehidupan masyarakat sipil.
“Konflik ini telah berubah menjadi perang terbuka yang tidak hanya menyasar kelompok bersenjata, tetapi juga menyasar ruang-ruang sipil seperti kampung, sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga gereja dan pastori,” tegas Uskup Bernardus.
Senjata Canggih di Tengah Pemukiman, Rakyat Jadi Korban
Penggunaan senjata berat seperti pesawat tempur, mortir, bom, hingga drone tempur, menurut Keuskupan Timika, telah menyebabkan kehancuran masif dan menciptakan ketakutan luar biasa di tengah masyarakat.
Serangan juga dilaporkan menyasar pemukiman warga dan fasilitas umum, bukan hanya lokasi-lokasi yang diduga menjadi basis TPNPB-OPM.
Salah satu insiden terbaru terjadi di Kampung Tuanggi I, Distrik Gome Utara, Kabupaten Puncak Papua, serta di Kampung Titigi, Intan Jaya, pada 12 Mei 2025.
Di sana, empat warga sipil menjadi korban, salah satunya adalah penyandang gangguan jiwa.
Ribuan Mengungsi, Anak-anak Terlantar
Hingga kini, menurut data yang dihimpun Keuskupan, sebanyak 4.469 warga mengungsi di berbagai distrik di Kabupaten Puncak Papua, seperti Gome, Ilaga, dan Pogoma. Sementara di Intan Jaya tercatat 1.231 jiwa mengungsi ke kampung-kampung seperti Sugapa Lama dan Hitadipa.
Dampak paling tragis dirasakan anak-anak. Setidaknya 216 anak di Puncak Papua—109 siswa SD dan 107 siswa SMP—kehilangan akses pendidikan karena situasi darurat ini.
Selain mengungsi di dalam wilayah konflik, banyak warga memilih mengungsi ke kabupaten tetangga seperti Nabire dan Timika yang dirasa lebih aman.
“Di saat para pengungsi bertahan dalam keterbatasan, kehadiran pasukan keamanan yang terus membuka pos-pos baru di sekitar permukiman warga justru memperparah trauma dan menimbulkan teror baru,” ungkap Saul Wanimbo.
Gereja : Konflik Tak Lepas dari Politik dan Investasi
Keuskupan menegaskan bahwa konflik yang terus berlangsung bukan hanya soal tuntutan kemerdekaan, tetapi juga terkait dengan agenda investasi besar di Papua.
Pembukaan wilayah untuk pertambangan dan perkebunan skala besar disebut turut menyumbang ketegangan, termasuk penggusuran hak ulayat masyarakat adat.
Kerusakan lingkungan, pembabatan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam yang massif, lanjut Keuskupan, memperburuk kondisi masyarakat yang sudah terhimpit.
Tujuh Seruan Kemanusiaan Gereja Katolik Keuskupan Timika
Dalam pernyataan sikapnya, Keuskupan Timika menyerukan tujuh poin penting:
1. Segera hentikan konflik bersenjata dan ciptakan jeda kemanusiaan untuk memberi akses bantuan bagi pengungsi.
2. Negara harus menjamin hak-hak dasar para pengungsi sesuai konstitusi dan prinsip kemanusiaan universal.
3. Hentikan pertempuran di sekitar pemukiman warga dan lindungi masyarakat sipil sesuai hukum humaniter internasional.
4. TNI-Polri hentikan pendekatan militeristik di wilayah pengungsian, termasuk larangan berkebun dan aturan wajib lapor yang menindas.
5. Negara harus menghentikan sementara seluruh investasi di Papua dan meninjau ulang izin-izin eksploitasi yang merugikan masyarakat adat.
6. Pemerintah dari pusat hingga daerah wajib hadir memberikan pelayanan publik dan bantuan kemanusiaan secara maksimal.
7. Semua pihak, termasuk TPNPB-OPM dan aparat keamanan, diminta membuka ruang dialog yang bermartabat dan manusiawi dengan mediasi pihak ketiga yang netral.
“Gereja Katolik Keuskupan Timika percaya, jika ada niat baik dari semua pihak, maka penderitaan rakyat Papua bisa dipulihkan. Kami terus mendoakan dan mendorong agar pendekatan damai dan bermartabat menjadi jalan keluar utama,” pungkas Uskup Bernardus.
TIM
