Koreri.com, Timika – Suara kritis datang dari Kelompok Pemuda Mimika Bersatu yang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika di Jalan Cenderawasih SP2, Timika, Papua Tengah, Selasa (2/9/2025).
Dalam forum yang berlangsung di ruang rapat DPRK Mimika itu, para pemuda lintas organisasi menyampaikan 13 tuntutan strategis yang menyoroti isu nasional maupun lokal.
Hadir di RDP tersebut, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman, Dandim 1710/Mimika Letkol Inf. M. Slamet Wijaya, serta perwakilan 11 organisasi kepemudaan (OKP).
Koordinator RDP Yoseph Temorubun, menegaskan forum ini adalah bentuk perlawanan intelektual dan elegan tanpa turun ke jalan.
“Kami ingin tunjukkan pada publik bahwa inilah cara demokratis menyampaikan aspirasi, bukan dengan aksi anarkis,” ujarnya.
Isu yang diangkat Pemuda Mimika Bersatu tidak hanya soal Papua, tetapi juga problem nasional: kenaikan gaji DPR, kebijakan pajak, reformasi TNI–Polri, hingga kasus pelanggaran HAM.
Di tingkat lokal, mereka menuntut DPRK Mimika mengusut praktik BBM ilegal, tambang emas ilegal di Distrik Mimika Barat Tengah, hingga mendorong transparansi PT Freeport Indonesia terkait keterlibatan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP).
Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, mengapresiasi langkah kritis para pemuda dan berjanji menindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Untuk aspirasi yang jadi kewenangan daerah akan ditindaklanjuti di sini. Sedangkan isu yang menjadi kewenangan pusat akan kami teruskan ke DPR RI di Jakarta,” tegasnya.
Adapun 13 Tuntutan Pemuda Mimika Bersatu adalah sebagai berikut,
1. Menolak kenaikan gaji dan tunjangan pejabat legislatif di semua tingkatan.
2. Menolak kenaikan pajak yang membebani rakyat.
3. Mendesak reformasi menyeluruh di tubuh TNI–Polri.
4. Mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap massa aksi di Indonesia.
5. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Papua.
6. Menolak kekerasan aparat TNI–Polri terhadap warga Papua.
7. Mendorong aparat mengedepankan pendekatan persuasif dalam pengamanan aksi.
8. Menolak pemindahan tahanan politik Papua ke luar daerah.
9. Mengusut praktik BBM ilegal dan tambang emas ilegal di Mimika Barat Tengah.
10. Meminta DPRK memanggil PT Freeport Indonesia dan perusahaan swasta lain terkait keterlibatan tenaga kerja OAP.
11. Menjaga stabilitas keamanan agar Mimika menjadi rumah bersama yang aman dan bermartabat.
12. Menolak segala bentuk provokasi yang mengganggu keamanan daerah.
13. Mendukung program pembangunan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
TIM
