Koreri.com, Sorong – Lokakarya Penulisan Dokumen Rekomendasi Kebijakan Policy Brief untuk Akselerasi Layanan Dasar Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) yang difasilitasi SKALA selama dua hari resmi ditutup.
Giat yang berlangsung di ruang rapat utama kantor Gubernur PBD, 24 – 25 September 2025 diikuti 38 peserta dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu dari dua provinsi tersebut.
Theodore Weohau selaku Direktur Implementasi SKALA menyampaikan uraian singkatnya.
SKALA adalah Program milik Pemerintah Indonesia yang dikelola Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri dan Bappenas bekerjasama dengan Kedutaan Australia.
“Jadi pembiayaannya berasal dari Pemerintah Australia,” urainya.
Lanjut Theodore, program SKALA ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui penyediaan layanan dasar yang lebih baik terutama untuk kelompok rentan di Daerah Tertinggal.
“Jadi selain mendukung kegiatan di tiga Kementerian tadi, SKALA juga dilaksanakan di 12 Provinsi yaitu di Aceh, Kalimantan Utara, Gorontalo, NTB, NTT, Maluku dan 6 provinsi di Tanah Papua,” rincinya.
Adapun tujuan lokakarya ini, lanjut Theodore, adalah untuk menyasar atau mengakselerasi adanya penerapan layanan dasar yang lebih baik dan salah satu area yang diharapkan bisa didukung itu adalah perbaikan dalam kebijakan Pemerintah.
“Untuk itu, kita berharap aparat Pemerintah dan stakeholder lain yang memberikan fokus pada kebijakan itu bisa bersama-sama menggumuli aspek kebijakan ini Salah satu instrumennya adalah policy brief atau rekomendasi kebijakan untuk mendorong adanya pembaruan dalam kebijakan,” lanjutnya.
Theodore menyoroti minimnya pelatihan seperti ini padahal sangat penting sekali.
“Maka saya berharap pelatihan seperti ini terutama untuk formasi jabatan fungsional di pemerintahan bisa untuk penyegaran setiap saat melalui kerjasama yang didorong dan diampuh oleh BSKDN menginisiasi kegiatan ini,” imbuhnya.
Theodore berharap seluruh peserta bisa menjadi bagian dari aktivitas komunitas yang mendorong perubahan atau pihaknya menyebut Community of Practice and Influence atau biasa disingkat COPI.
Dirinya berharap di komunitas ini, peserta bisa saling bertukar informasi, saling bertukar pendapat dan juga bisa saling memperkuat serta bisa saling mendorong untuk kemudian mendorong Pemerintah dalam melahirkan kebijakan yang lebih baik.
“Dan dalam konteks Papua Barat Daya yang masih baru, kami melihat area kebijakan adalah area yang sangat penting untuk membantu Pemerintah terutama untuk bisa mencapai dan melaksanakan program-program prioritasnya serta mencapai target-target yang menjadi visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Kami berharap itu bisa didukung dengan adanya kebijakan-kebijakan yang lebih kuat dan komunitas ini bisa memainkan peran untuk itu,” pungkasnya.
Peserta Lokakarya, Yulita Olivia Lahengko yang juga seorang koordinator pendampingan untuk kasus perempuan dan anak dari Yayasan Cipta Ida Kairos, PBD mengakui manfaat yang ia dapatkan melalui lokakarya ini.
“Saya seorang praktisi yang tadinya tidak pernah sama sekali menulis tentang policy brief, dari lokakarya ini akhirnya saya tahu bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah daerah khususnya Provinsi Papua Barat Daya melalui penulisan policy brief ini, cara tekniknya seperti apa, dengan bahasa yang sangat tertata kemudian penyampaian yang diberikan juga bukan sekedar kritik tetapi juga solusi,” akuinya.
Yulita berharap policy brief yang disampaikannya nanti bisa diterima dan bisa membawa perubahan bagi PBD ini sehingga menjadi wilayah yang nantinya beberapa tahun kedepan menjadi kota yang ramah dan layak bagi perempuan dan anak.
Peserta lokakarya lainnya, Henrico Lumban Tobing yang juga Kasubag Pemerintahan Umum Biro Pemerintah dan Otda Sekda Papua Barat mengakui pembelajaran ini sangat bermanfaat.
“Ini memberikan penguatan bagaimana kami bisa memberikan risalah kebijakan pada level pimpinan dan pada akhirnya akan ditindaklanjuti oleh kepala daerah baik itu tingkat provinsi kabupaten dan kota,” akuinya.
Tobing berharap apa yang menjadi risalah kebijakan yang sudah dibuat menjadi maksimal diterima oleh pemangku kepentingan dan juga ekspektasinya pelayanan dasar khususnya kepada masyarakat terutama untuk masyarakat orang asli Papua dapat terlayani secara optimal.
“Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita untuk Papua Emas 2040 dan juga Indonesia Emas 2045 bisa kita rasakan sebagai kinerja kita bersama untuk kemaslahatan Masyarakat,” pungkasnya.
ZAN
