Koreri.com, Sorong – Dalam rangka penyusunan rancangan Undang-undang (RUU) tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Baleg DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya.
Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam pertemuan dihadiri Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong, Forkopimda, Tokoh Pendidikan, tokoh agama dan sejumlah perguruan tinggi berlangsung di Gedung Drs Ec. Lamberthus Jitmau, Selasa (28/10/2025).
Sejumlah aspirasi dan pandangan disampaikan para tokoh yang hadir dalam diskusi yang berlangsung alot terkait dengan ideologi Pancasila.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan dalam keteranganya kepada awak media, menjelaskan kunker yang dilakukan ini dalam rangka menyerap aspirasi juga pandangan secara keilmiaan atau secara pendapat umumnya dalam rangka penyusunan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
“RUU ini yang sedang kita susun sebagai prolegnas prioritas 2025 bahkan bisa kita luncurkan sampai 2026,” jelasnya di Sorong, Selasa (28/10/2025).
Bob Hasan membenarkan aspirasi yang disampaikan ataupun pandangan-pandangan dari Papua Barat Daya tadi lebih kepada masalah toleransi dan harmoni.
“Dan sebenarnya banyak juga yang bisa kita dapat informasi atau kita bisa dapat sebagai abstraksi/pandangan itu, selain daripada toleransi maupun harmoni yaitu tentang kesejahteraan sosial maupun juga tentang bagaimana politik yang adil, baik itu politik dalam bidang Pemilukada maupun pilek atau pemilihan legislative,” imbuhnya.
Menurut Bob Hasan, hal ini akan menjadi bagian penting ketika bisa ketahui bahwa pembinaan ideologi Pancasila tidak terbatas kepada abstraksi atau bentuk sejarah bagaimana Pancasila itu dirumuskan, tetapi juga semua harus tahu bahwa Indonesia sudah berkembang pada hari ini.
“Maka itu tidak boleh dilepaskan bagaimana keutuhan persatuan-persatuan kita dan bagaimana demokratisasi kita yang sudah berjalan dan bagaimana demokrasi ekonomi kita yang sudah berlangsung selama ini,” sambungnya.
Bob Hasan mengaku semua ini sangat penting dan akan menjadi bahan-bahan untuk dijadikan materi muatan penyusunan pada RUU PIP.
Disinggung soal ini beberapa persen hasil yang dicapai dari kunker ini, Bob menyebutnya telah mencapai 80 persen.
“Kalau kita, dari kunjungan kerja dalam konteks untuk RDP atau dengar pendapat maupun menyerap aspirasi/pandangan ini sudah cukup banyak. Karena kita juga untuk setiap anggota Panja pun juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan/menyerap aspirasi dari dapil masing-masing. Maka saya pikir sudah mencapai angka 80 persen ya,” bebernya.
Hanya saja, Bob Hasan mengaku jika pihaknya masih perlu beberapa aspirasi lagi khusus untuk Aceh dan Papua yang sudah juga didapatkan.
“Karena memang Aceh dan Papua menjadi penting karena ada bagan-bagan Otonomi khusus yang ketika ini menjadi bagaimana penerapan pembinaan ideologi Pancasila ini. Jadi kita mau dengarkan pandangan di daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus ini. Dalam hal ini, bukan masalah keberpihakan tetapi pandangan masyarakat yang telah menerapkan Otonomi khusus di setiap daerahnya sendiri,” pungkasnya.
KENN
