Koreri.com, Sorong-Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong masih menggelar reses III tahun 2025 dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.
Tim legislator Kota Sorong dapil IV yang dipimpin Ketua DPRK Drs Ec. Jhon Lewerissa bersama anggotanya Mohammad Saman Bugis,S.Sos, Syarif Nari,S.H.,M.H, Lusiana Safutri,A.Md.Keb, Permadi Maharhdika,S.AP dan Nuryadi menggelar reses di kantor kelurahan Malabutor, Distrik Manoi, Senin (3/11/2025).
Sejumlah persoalan yang dialami masyarakat di kelurahan Malabutor dimana selama ini sudah menjadi keluhan mereka dengan harapan dapat diberikan solusi.
Aspirasi yang disampaikan terkait dengan permasalahan pasar bersama, jalan utama kemudian bantuan langsung dari pemerintah dan perusahaan air Tirta Remu.
Ketua DPR Kota Sorong Drs Ec. Jhon Lewerissa menjelaskan bahwa persoalan pasar bersama cukup kompleks dan butuh perhatian yang serius.
“Kami sudah menerima data dari RT setempat dan akan menelusuri siapa saja yang memiliki hak atas lahan pasar bersama,” ucap ketua DPRK Sorong kepada wartawan usai melaksanakan reses.
Selanjutnya Lewerissa menuturkan, setelah data yang terkumpul sudah akurat maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Wali Kota dan OPD untuk berkolaborasi mengaktifkan kembali Pasar bersama.
“Permasalahan Pasar Bersama bersifat masif dan memerlukan penanganan menyeluruh,” tegasnya.
Lanjut politisi Golkar itu bahwa rencananya, Pasar Sentral Remu) akan dibangun sehingga para pedagang akan direlokasikan sementara ke Pasar Bersama atau di area sekitar areal GOR.
Masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan utama yang belum mendapat perhatian pemerintah, aspirasi juga mendapat perhatian serius dari DPRK Sorong. “kami sudah berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Cipta Karya,” ujarnya.
Data warga penerima bantuan sosial seperti BLT dan PKH juga dikeluhkan warga Kelurahan Malabutor. Yang menjadi persoalan data penerima dari pusat seringkali tidak valid karena tidak ada koordinasi dengan pihak kelurahan.
Pimpinan lembaga legislatif Kota Sorong menegaskan bahwa seharusnya data diverifikasi di tingkat kelurahan agar benar-benar sesuai kondisi masyarakat.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, DPRD berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPS, Dinas Sosial, dan pihak kelurahan agar data bantuan sosial dapat divalidasi.
Jhon Lewerisa menyinggung soal pengelolaan Tirta Remu, dimana Pemerintah Kota Sorong sudah berkomitmen untuk mengambil alih PDAM tersebut diharapkan tahun depan bisa terealisasi.
“Kita akan menuntaskan tanggung jawab pembayaran sekitar Rp5 miliar, dan setelah kontrak berakhir, Tirta Remu akan dikelola oleh Pemkot Sorong melalui Perusda namun sebelumnya kami akan menyiapkan Perdanya terlebih dahulu,” harapnya.
ZAN
