Data PKH Tak Sesuai, Komisi IV DPRK Sorong Bakal Panggil Dinsos dan BPS

Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong M.Saman Bugis,S.Sos. Foto/KENN
Ketua Komisi IV DPR Kota Sorong M.Saman Bugis,S.Sos. Foto/KENN

Koreri.com, Sorong– Data warga Kota Sorong yang menerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT) kini menjadi persoalan.

Hal ini dikeluhkan warga Kelurahan Klasabi, Distrik Manoi kepada anggota DPR Kota Sorong saat reses III tahun 2025 di Kompleks Melati Raya, Sabtu (1/11/2025).

Lurah Klasabi Abdul Rasyid Hanubun,S.H menyampaikan bahwa data penerima PKH dan BLT dari warganya tidak sesuai, Ironisnya orang yang sudah meninggal pun masih tercatat sebagai penerima.

“Dinas Sosial dapat data itu dari BPS, heranya orang yang sudah meninggal masih ada nama sedangkan orang yang masih domisili di kelurahan Klasabi sudah tidak ada,” ujar Lurah Rasyid Hanubun dengan nada tegas.

Keluhan warga Klasabi ini mendapat perhatian serius dari pimpinan dan anggota DPR Kota Sorong daerah pemilihan IV. Ketua Dewan Drs Ec. Jhon Lewerissa menyoroti hal ini.

Dikatannya bahwa data penerima bantuan ternyata tidak sepenuhnya berasal dari kelurahan, melainkan dari data badan pusat statistik.

“Karena itu, saya merekomendasikan agar Komisi IV menggelar apat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik, supaya validasi data bisa dilakukan dari tingkat kelurahan. Dengan begitu, warga yang benar-benar berhak bisa menerima haknya,”tegas Lewerissa.

Menindaklanjuti rekomendasi pimpinan DPRK itu, Ketua Komisi IV Mohammad Saman Bugis,S.Sos mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat dengan pendapat dengan Dinas Sosial dan BPS setelah reses III.

“Banyak masyarakat yang biasanya menerima PKH atau BLT tiba-tiba tidak lagi terdaftar di sistem. Setelah kami konfirmasi ke Dinas Sosial, dijelaskan bahwa sistem pusat secara otomatis menonaktifkan penerima yang anaknya sudah kuliah. Namun masyarakat masih kebingungan untuk mendaftar ulang karena prosesnya melalui aplikasi,”jelas MSB.

Bugis menegaskan, Komisi IV akan menjadikan persoalan tersebut sebagai bahan evaluasi saat menggelar rapat dengar pendapat dengan mitra OPD teknis.

“Kami akan memperjuangkan hak masyarakat, terutama mereka yang memang layak dan membutuhkan bantuan. Banyak dari mereka adalah janda, buruh harian, dan warga yang hidupnya masih serba kekurangan. Ini yang harus benar-benar diperhatikan,” pungkasnya.

KENN