Koreri.com,Sorong – Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya bukan sekadar keputusan administratif negara, melainkan buah dari perjalanan panjang harapan, doa, dan pengorbanan rakyat yang diperankan Deklarator mewakili seluruh masyarakat Kepala Burung.
Sejak awal, perjuangan pemekaran ini ditempatkan sebagai panggilan sejarah, lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih adil, dan pengakuan atas jati diri wilayah.
Ia tidak digerakkan oleh kepentingan sesaat ataupun ambisi kekuasaan, melainkan oleh kerinduan panggilan anak negeri agar wilayah Kepala Burung memiliki Provinsi Papua Barat Daya yang berdiri tegak sebagai rumah kita yang adil dan Sejahtera bagi semua orang di wilayah hukum Doberai ini.
Kini, ketika pemerintahan definitif telah hadir, Forum Deklarator Sorong Raya dengan penuh kesadaran menegaskan dukungan kepada Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya di bawah kepemimpinan Gubernur Elisa Kambu,S.Sos sebagai kelanjutan sah dari perjuangan yang telah dibayar dengan pengorbanan dan ketulusan.
Dukungan Deklarator ini adalah dukungan yang berakar pada etika perjuangan. Setiap masukan dan pandangan yang pernah disampaikan termasuk terkait figur-figur/Kepala OPD sangat strategis, lahir dari tanggung jawab moral agar fondasi awal pemerintahan daerah ini dibangun di atas kebutuhan nyata masyarakat akan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih adil sesuai harapan dan impian dari awal pemahaman sejarah perjuangan terbentukan provinsi PBD ini.
Sehingga menjadi, penghormatan terhadap nilai-nilai adat, serta komitmen tulus untuk melayani rakyat, bukan kepentingan diri.
Visi dan misi kami Tim Deklarator Perjuangan Pemekaraan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menghadirkan wilayah ini menjadi provinsi percontohan.
Kenapa Tim Deklarator menyatakan itu? Karena provinsi ini berada di Kepala Burung, maka pastinya cara pandang dan cara perpikir harus berbeda, mengedepankan aturan sebagai landasan hukum yang telah diperjuangkan dengan kajian ilmiah.
Tim Deklarator selaku pendiri, pemrakarsa, pencetus, pengagas Provinsi Papua Barat Daya selalu mengikuti baik itu apel ASN maupun HUT ke I PBD 2025 saat dimulai pemerintahan definitif.
Bapak Elisa Kambu, S.Sos selalu atau sering menghimbau, mengingatkan hingga menekankan bahwa provinsi ini harus maju di Papua khusus di Kepala Burung Sorong Raya dalam berbagai acara kegiatan pemerintah daerah.
Bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur memiliki visi dan misi yang besar yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran melalui pelayanan dasar. Juga meningkatkan kesejahteraan dan harapan masyarakat terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat di wilayah hukum Doberai yang terdiri dari 5 kabupaten dan satu kota se- Provinsi Papua Barat Daya.
Tim Deklarator selaku pendiri, pencetus dan pengagas hadirnya Provinsi PBD sesuai landasan hukum yang telah kami kerjakan atau perjungkan selama 16 tahun 7 bulan (tahun 2007-2022) itu terbukti didukung dengan fakta dan data sebagai penjaga ingatan sejarah perjuangan.
Forum Deklarator Sorong Raya percaya dan mendukung penuh Gubernur Elisa Kambu sekaligus memastikan pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi PBD sebagaimana dikutip dari media online Sorongnews.com pada tanggal 9 Januari 2026 lalu.
Momen Itu menjadi hak perogatif Gubernur untuk memilih dan memilah pembantu-pembantu atau prajurit yang terampil, cakap dan mampu serta memiliki kapasitas/kemampuan yang dapat diandalkan dalam memberikan dukungan agar fondasi awal Pemda ini dibangun pada pelayanan dasar dan pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan yang berbasis ekonomi berkelanjutan.
Hal itu sudah mulai dirasakan 5 kabupaten/1 kota meski baru satu tahun. Apalagi tahun berikutnya, maka pastinya pelayanan dasar dan pelayanan umum langsung menyentuh harapan masyarakat.
Sehingga birokrasi tanggap dan proses pelayanan cepat yang langsung menyentuh sasaran dilakukan secara transparan dan terbuka sesuai harapan masyarakat Doberai sebab berbasis data yang diimplementasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Maka surat dukungan ini kami sampaikan dengan penuh tanggung jawab.
Besar harapan kami agar Gubernur Papua Barat Daya dapat menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara bijaksana demi persatuan masyarakat, stabilitas daerah, dan peneguhan sejarah lahirnya Provinsi Papua Barat Daya sesuai amanat UU Otonomi Khusus Papua.
Perjuangan Deklarator selaku pemrakarsa, pencetus dan pengagas dengan ide selama 16 tahun 7 bulan bukan hal yang gampang semudah membalikan telapak tangan. Karena telah berhasil membangun rumah besar bagi banyak orang di Kepala Burung Doberai Tanah Papua yaitu Provinsi PBD.
Tim Deklarator sangat mendukung Visi dan Misi Gubernur PBD dan yang pasti membutuhkan tim network yang kuat dalam kekompakan dan kerjasama untuk mendukung roda organisasi pemerintahan.
Juga dibutuhkan pelayanan dari para aparatur yang memiliki kualitas yang diharapkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya kinerja OPD, sumber daya manusia yang mampu menerjemahkan apa yang disampaikan atau di perintahkan oleh Kepala Daerah.
Maka harapan kami dari tim Deklarator, kiranya hak perogatif Gubernur dapat memilih orang yang cakap, mampu serta efektif dan efisien dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN yang diandalkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya hingga mampu bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia.
Kebanyakan orang percaya atau tidak percaya Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya tidak akan ada atau berhasil seperti ini. Karena faktanya, banyak pihak yang menuding bahwa ini provinsi stress, provinsi mimpi, dengan berbagai sindiran seperti punya uang berapa?
Ejekan sendal jepit, kaki baabu hingga harga diri dan martabat sebagai manusia pun direndahkan dengan ucapan atau bicara tanpa fakta dan data.
Bukan orang itu yang menulis tetapi ikut mendengar sehingga kebiasaan lebih dominan bicara tanpa tertulis lebih dominan dari pada tertulis.
Namun sebaliknya, ejekan dan hinaan itu malah menjadi cambuk bagi Tim Deklarator untuk terus perjuang sampai terbukti berdirinya rumah baru diatas lahan baru menyediakan lapangan kerja 1.088 orang ASN PBD yang sekarang menjadi rebutan OAP dan masyarakat nusantara demi harapan meningkatkan kesejahteraan hidup sementara di bumi ini.
Tim Deklarator ikut bahagia dimana perjuangan ini telah berhasil untuk dinikmati semua orang. Tuhan yang membalasnya !!!
Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya diperjuangkan dengan berbagai cara tapi tidak berhasil kecuali melalui jalur landasan hukum berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 dan berubahan atas UU No.2 tahun 2021. Kemudian didukung dengan fakta Sejarah,Bukti sejarah dan sumber Sejarah.
Kalau dengan hanya ucapan kata atau kebiasaan pandai bicara tanpa fakta dan data maka provinsi ini tidak akan berhasil lahir.
Maka kebiasaan kombatan/tanpa aturan itu harus dihilangkan dari muka bumi Papua baik itu Tokoh Adat/Masyarakat, Tokoh Agama, tokoh Perempuan dan Pemuda maupun pegawai Pemerintah Papua harus bicara aturan bukan bicara kebiasaan.
Selama ini yang terjadi, mereka hanya ikut mendengar kebiasaan tapi malah lebih dominan dari Tim Deklarator.
Kalau komponen tokoh maupun pegawai Pemerintah Papua menulis dari aspek hukum maka landasan hukum bagi Papua sudah ada fakta hukum, sumber hukum dan bukti hukum dari tahun 1949 ,1956,1960, 1962 ,1963, 1969 dan UU No 21 tahun 2001 dan Perubahan UU No.2 tahun 2021. Tapi itu tergantung bagi orang Papua itu sendiri.
Maka secara empiris, hanya perjuangan yang berbasis data sebagai kitab suci yang layak disebut bagian dari sejarah dalam konteks perjuangan pemekaraan PBD.
Makna Pernyataan Prof. Wim Poli dalam Konteks Perjuangan Pemekaran PBD,”
Pernyataan Prof. Wim Poli yang berbunyi:
“Kepada Tuhan saya percaya, yang bukan Tuhan silakan bawa data.”
Memiliki makna yang sangat dalam dan sangat relevan dengan konteks perjuangan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) maupun semua bentuk perjuangan berbasis kebenaran dan keadilan.
Ungkapan “Kepada Tuhan saya percaya, yang bukan Tuhan silakan bawa data”
adalah pernyataan epistemologis dan etis yang menegaskan batas antara iman dan pengetahuan rasional.
Forum Deklarator memilih menempatkan diri sebagai mitra kritis yang bermartabat: mendukung stabilitas pemerintahan yang sah, sekaligus setia menjaga agar cita-cita pemekaran tidak kehilangan arah dan tidak tercabut dari tujuan mulianya yaitu keadilan, kemanusiaan, dan masa depan yang bermartabat bagi Masyarakat dan generasi Papua Barat Daya yang berkesinambungan.
Sebagai penjaga ingatan sejarah perjuangan, Forum Deklarator Sorong Raya percaya bahwa setiap keputusan hari ini akan menjadi cerita yang diwariskan esok hari.
Karena itu, dukungan kepada pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya adalah tanda kesetiaan pada amanat sejarah, agar tanah ini tetap berjalan pada jalurnya dan tidak kehilangan jati diri landasan hukum dalam perjuangan keadilan dan kesejahteraan Masyarakat terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya.
Pesan Moral Sang Deklarator : Andi Asmuruf, SH, MH kepada Tim Deklarator bahwa
“Hidup ini harus jadi berkat dan bermanfaat bagi banyak orang. Kalau sekolah tinggi-tinggi gelar muka belakang akan percuma kalau tidak berbuat sesuatu untuk sesame. Jadi kerja saja, nanti Tuhan yang menilai”.
Pernyataan ini terkait langsung dengan pesan Hamba Tuhan di Tanah Papua :
“Barangsiapa bekerja di Tanah Papua ini dengan jujur, maka ia akan melihat tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain (Pdt.I.S.Kijne,1947)”.
Dengan kerendahan hati dan semangat persaudaraan, Forum Deklarator Sorong Raya mengajak seluruh elemen masyarakat sebagai pengawas dan kontrol bersama terhadap Pemerintahan Provinsi PBD untuk merawat persatuan dan kesatuan martabat manusia di daerah ini, serta menghormati proses, dan menempatkan kepentingan masyarakat di tanah ini serta generasi yang akan datang.
“Papua Barat Daya adalah rumah bersama, yang dijaga dengan nurani, bukan diperebutkan dengan ambisi !”
Penulis :
Bernard Jitmau-Asmuruf, SH.,M.Si
Ketua Forum Deklarator Sorong Raya Papua Barat Daya
