Koreri.com, Sorong – Ditengah kondisi dunia ditengah ketidakpastian ekonomi yang tinggi termasuk pertumbuhan ekonomi dunia, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Semester II tahun 2024 berada di kisaran 5% (yoy) hingga 5,2% (yoy).
Inflasi Indonesia pada bulan Desember 2024 sebesar 1,57 persen (yoy) lebih tinggi dari inflasi bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,55 persen (yoy).
Bagaimana kondisi APBN sepanjang 2024 khusus di Provinsi Papua Barat Daya? Berikut realisasinya dengan hingga 31 Desember 2024 sebagaimana siaran pers yang diterima Koreri.com, Senin (3/2/2025).
Inflasi bulan Desember 2024 di Provinsi Papua Barat Daya yang diwakili angka inflasi Kota Sorong sebesar 1,78 persen (yoy) lebih rendah dibandingkan kondisi inflasi di bulan November 2024 yang mencapai 2,21 persen (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi semester II tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya yang masih menjadi bagian Provinsi Papua Barat dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 4,40% hingga 5,20% year on year.
Pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2024 yang masuk dan keluar kas negara yang dikelola KPPN Sorong secara ringkas adalah sebagai berikut:
PENDAPATAN APBN
Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.682,54 miliar.
Pendapatan meliputi pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
BELANJA APBN
Dari sisi belanja, sampai dengan 31 Desember 2024 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan oleh KPPN Sorong adalah sebesar Rp 11.453,16 miliar atau sebesar 95,37 persen dari total anggaran Rp 12.009,14 miliar.
Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya realisasi Belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya lebih rendah 12,46 persen.
Realisasi per 31 Desember 2024 tersebut berasal dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 3.106,86 miliar atau 90,59 persen dari anggaran Rp 3.429,65 miliar dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp 8.346,30 miliar atau 97,28 persen dari anggaran sebesar Rp 8.579,49 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 1.143,08 miliar; belanja barang sebesar Rp 1.422,56 miliar; belanja modal sebesar Rp 534,48 miliar; dan belanja bansos sebesar Rp 6,74 miliar.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 3.001,82 miliar lebih tinggi 3,50 persen.
Sedangkan realisasi transfer ke daerah pada bulan Desember 2024 terdiri atas realiasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp 682,47 miliar, realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp 3.854,70 miliar, realisasi DAK Fisik sebesar Rp 612,76 miliar, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp 556,25 miliar, realiasi Dana Otsus sebesar Rp 1.869,82 miliar, realisasi Dana Desa sebesar Rp 741,88 miliar, realisasi Insentif fiskal sebesar Rp 28,41 miliar.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 10.080,98 miliar, Transfer ke Daerah s.d. Desember 2024 lebih rendah 17,21 persen yoy.
Diharapkan pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi Papua Barat Daya yang pada akhirnya akan membawa peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat.
RED
