Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan Orang Asing guna memperkuat sinergi antar instansi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Belagri Kota Sorong, Jumat (12/6/2026).
Rakor tersebut dirangkaikan dengan pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIM POA) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.
Gubernur yang diwakili Asisten II Setda Vicktor Solossa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa PBD merupakan provinsi yang relatif baru dan akan memasuki usia empat tahun pada Desember mendatang.
Meski demikian, wilayah ini memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta hubungan internasional.
Menurut Gubernur, Kota Sorong sebagai ibukota provinsi memiliki peran penting sebagai pintu gerbang utama Papua Barat Daya.
Letak geografisnya menjadikan Sorong sebagai pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, investasi, perdagangan, hingga pariwisata yang menarik perhatian nasional maupun internasional.
“Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata yang luar biasa. Potensi ini harus dikelola secara optimal untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur menambahkan, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya ke Raja Ampat menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Apalagi, Bandara Domine Eduard Osok Sorong kini telah berstatus internasional, sehingga membuka akses lebih luas bagi wisatawan dan investor.
Ia mengungkapkan pula bahwa aktivitas WNA tidak hanya terpusat di Raja Ampat, tetapi mulai berkembang di Kota Sorong.
Kehadiran mereka dinilai memberikan dampak positif terhadap perekonomian, namun tetap memerlukan pengawasan yang ketat.
“Keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing sangat penting sebagai wadah koordinasi antarinstansi untuk melakukan pengawasan, pertukaran informasi, serta deteksi dini terhadap potensi permasalahan,” imbuhnya.
Pemprov PBD, lanjutnya, menyambut baik pembentukan TIM POA dan berharap tim tersebut mampu memperkuat sinergi antara Pemda, instansi vertikal, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan wilayah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kesbangpol PBD George Japsenang, menegaskan bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi lintas sektor.
“Rakor ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan pertukaran informasi di lapangan,” ujarnya.
Menurut George, perkembangan investasi, pariwisata, serta aktivitas ekonomi yang melibatkan WNA menuntut adanya sistem pengawasan yang terintegrasi.
Hal ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan hukum serta tetap menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam Rakor tersebut, peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, imigrasi, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya juga membahas berbagai tantangan dan strategi pengawasan, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan potensi pelanggaran di lapangan.
George berharap, melalui kegiatan ini, koordinasi antaranggota TIMPOA semakin solid sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan sesuai aturan.
“Dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan setiap aktivitas orang asing berlangsung tertib, memberi manfaat bagi pembangunan daerah, serta tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkasnya.
RED
