Koreri.com, Sorong– Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan pentingnya peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung keberhasilan program pembangunan.
Gubernur Papua Barat Daya melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Papua Barat Daya, Vicktor Solossa menegaskan hal ini saat membuka Rapat Koordinasi FKDM di Hotel Belagri, Sabtu (13/6/2026).
Dalam sambutannya, Vicktor menyebut Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia masih berada dalam tahap pembangunan dan pembenahan di berbagai sektor.
Karena itu, keterlibatan seluruh elemen masyarakat dinilai krusial untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Sebagai provinsi baru, tentu masih banyak hal yang harus kita benahi. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, maupun masyarakat umum,” ujarnya.
Ia menilai dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Tanah Papua perlu disikapi secara bijak melalui komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam konteks ini, FKDM hadir sebagai wadah membangun kewaspadaan bersama sekaligus sarana deteksi dini terhadap potensi gangguan stabilitas.
Menurutnya, penguatan FKDM tidak hanya penting di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten, kota, distrik, bahkan kampung.
Dengan demikian, informasi dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara efektif ke masyarakat.
Dengan demikian, dirinya berharap anggota FKDM mampu menjadi mitra strategis pemerintah, khususnya dalam memberikan edukasi terkait kebijakan dan program pembangunan.
“Ketika kita menjadi bagian dari forum ini, kita punya tanggung jawab untuk mengawal program pemerintah serta menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Vicktor turut menyinggung sejumlah program strategis pemerintah, salah satunya program cetak sawah yang bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Lahan yang dibangun pemerintah nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung,” tandasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Drs George Japsenang, M.Si mengatakan FKDM dibentuk untuk mengidentifikasi persoalan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik jika tidak ditangani sejak dini.
“Forum ini bekerja mencari informasi, melakukan mitigasi, mengumpulkan data, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait langkah pencegahan maupun penyelesaian masalah,” jelasnya.
Mantan Kadis Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan itu menyebut, FKDM berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyediakan informasi awal terkait isu yang berkembang di masyarakat. Informasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengambil langkah antisipatif.
Kaban Kesbangpol bahkan mengibaratkan FKDM sebagai “intelijen masyarakat” yang bekerja sama dengan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, dalam menjaga stabilitas daerah.
“Harapan kami, berbagai potensi gangguan bisa dideteksi dan dimitigasi sejak awal,” tuturnya.
Menurut George, FKDM melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti kepala suku, akademisi, pemuda, media, serta tokoh perempuan, sehingga mampu menghadirkan perspektif yang beragam dalam membaca situasi di lapangan.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, serta mewujudkan kesejahteraan di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
RED
