Koreri.com, Sorong – Forum Deklarator Sorong Raya Papua Barat Daya (PBD), Kamis (7/11/2024) pagi menyambangi kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) setempat guna menyampaikan aspirasinya
Ketua BP3OKP Otto Ihalauw menerima langsung kedatangan rombongan forum tersebut.
Kedatangan forum deklarator yang sebelumnya bernama Tim Deklarator Pejuang Pemekaran Pembentukan Provinsi PBD dipimpin Bernard Jitmau selaku Sekretaris Forum deklarator yang mendapat mandat dari ketua forum, Andi Asmuruf.
Ia didampingi sejumlah pengurus diantaranya Andarias Howay (Wakil Ketua ll), Zainuddin (Sekretaris Umum) dan Daud Asmuruf (Bendahara Umum).
Turut hadir pula, Martinus Iek selaku Koordinator Departemen Tenaga Kerja Tim Deklarator PBD, Piter Sagisolo (Koordinator Buruh) dan Ibu Min (Koordinator Pengembangan SDM Tim Deklarator PBD).
Kepada awak media, Bernard Jitmau mengungkapkan ada beberapa hal pokok yang disampaikan ke BP3OKP PBD.
“Sesuai dengan agenda yang kita susun, pembahasan pada hari ini adalah pertama mengenai DPRP dan DPRK. Kemudian yang kedua tentang CPNS untuk penerimaan tahun 2024,” urainya seusai pertemuan, Kamis (7/11/2024).
Terkait CPNS, Bernard mengaku tim deklarator sebelumnya telah bertemu Kepala badan BKPSDM PBD, Gamar Malabar, S.Sos.,MM., secara langsung untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kuota CPNS sebesar 25 persen.
Audensi dengan kepala BKPSDM dilakukan pada tanggal 2 September 2024 di ruang kerja kepala badan.
Kami menyampaikan bahwa provinsi ini bukan jatuh dari langit tetapi ada orang orang yang berjuang dengan swadaya untuk biaya sendiri dan juga dari keluarga yang turut memberikan dukungan sehingga proses kajian ilmiah berdasarkan UU Otsus No 21 tahun 2001 pasal 76 untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya ini dapat terealisasikan.
“Kami sudah rapat dengan Kepala Badan dan kami sudah minta kuota sebanyak 25 persen. Kami disarankan untuk menindaklanjutinya ke pak Gubernur dan pak Sekda Papua Barat Daya,” jelasnya.
Menindaklanjuti itu, Bernard mengakui jika forum telah menyerahkan surat namun hingga saat ini belum ada respon atau jawaban.
“Maka dengan sendirinya, apa yang kami minta 25 persen itu kami berharap tetap kami akan dapat karena telah berupaya melakukan surat menyurat sampai tidak dijawab oleh pak Sekda dan pak Gubernur,” akuinya.
Bernard menegaskan bahwa forum yang menghadirkan Provinsi PBD ini bukan deklarator yang asal datang bicara-bicara.
“Tetapi semua ini telah melalui kajian ilmiah mendalam sesuai dengan data, bukan dengan katanya,” tegasnya.
Selanjutnya, Bernard juga menyebutkan tentang kapasitas sebagai lembaga agar forum ini dapat dikategorikan ke dalam Pemerintah supaya dapat diperhatikan.
“Dan saran dari beliau (Otto Ihalauw) bahwa apa yang telah kami sampaikan akan beliau upayakan kepada pihak-pihak yang berwenang. Beliau juga meminta kepada kami untuk berdoa,” bebernya.
Bernard pun menyampaikan harapannya kepada BP3OKP agar benar-benar mengedepankan regulasi atau aturannya. Karena perjuangan-perjuangan tim deklarator inikan berdasar pada regulasi yang dipegang di provinsi ini.
“Jadi pelayanan di masing-masing OPD itu harus mengedepankan aturan, jangan mengedepankan kebiasaan-kebiasaan untuk diperhatikan. Karena selama ini hanya kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan bahkan di Papua rata-rata seperti itu. Padahal standar aturan itu yang harus diberlakukan termasuk surat menyurat,” pungkasnya.
Selain menyampaikan aspirasi, Forum Deklarator Sorong Raya di akhir pertemuan juga menyerahkan buku Telaahan Pemberitahuan Aspirasi Sejarah Landasan hukum terkait fakta sejarah, sumber sejarah,dan bukti sejarah perjuangan pemekaran pembentukan provinsi Papua Barat daya tahun 2007 – 2022.
Juga buku Otonomi Khusus Papua Tanpa Diskriminasi: Doktrin Aspirasi Perjuangan Rakyat di Tanah Papua Barat Daya yang ditulis oleh Andi Asmuruf, SH.MH.
Penyerahan dilakukan oleh Sekretaris Forum Bernard Jitmau kepada Ketua BP3OKP Otto Ihalauw.
ZAN
