Koreri.com, Sorong – Kebijakan efisiensi anggaran ditegaskan tidak sejalan dengan komitmen Pemerintah pusat memekarkan daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua.
Penegasan itu terungkap dalam Focus Gorup Discussion (FGD) Satu Tahun Kepemimpinan Elisa Kambu – Ahmad Nasrauw di Provinsi Papua Barat Daya (PBD) yang di inisiasi Anggota DPD RI Agustinus R. Kambuaya, SIP, SH, Sabtu (22/2/2026).
Dalam FGD tersebut, pria yang akrab disapa Senator ARK ini menguraikan secara detail kondisi transisi dan perubahan kebijakan Presiden Prabowo yang dianggap tidak berpihak pada DOB baru di Tanah Papua.
Menurutnya, PBD lahir dari transisi kepemimpinan Nasional Jokowi ke Prabowo. Ketika Jokowi memekarkan DOB di Tanah Papua sudah ada skema dukungan pusat untuk DOB.
“Contohnya alokasi awal APBD 3 Triliun kepada Papua Barat Daya. Selain alokasi anggaran, ada dukungan infrastruktur perkantoran, penyerahan P3D dan aset daerah. Komitmen ketika saya hadir dalam rapat Komisi II itu kemudian banyak yang tidak jalan. Infrastruktur fisik cuma tiga kantor. Sementara penyerahan aset sebagai Sumber PAD PBD belum maksimal,” bebernya.
Kemudian, lanjut Senator ARK ini, setelah Prabowo menjadi Presiden ternyata komitmen dukungan kepada DOB Baru belum kelihatan keberpihakannya.
“Kita bisa melihat bagaimana kebijakan efisiensi turut mencekik Pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan aset dibutuhkan biaya. Pembangunan dan pelayaan juga menbutuhkan biaya. Malah fokus Pemerintah pusat kepada program nasional mengabaikan DOB Baru. Semanggat pemekaran di tanah Papua termarjinalkan di tengah program nasional yang mendominasi daerah,” sahutnya.
Menurut pria yang juga merupakan Anggota Pansus Otsus dan Panja Pemekaran PBD, Proyek Strategis Nasional dalam ketentuannya bukan soal perkebunan atau industri semata. Pembangunan Kantor Pemerintah di Provinsi-provinsi pemekaran juga merupakan Proyek Strategis Nasional yang perlu mendapat perhatian serius.
Dengan kebijakan efisiensi yang melemahkan semangat pembangunan daerah, harusnya semua infrasktruktur daerah di bangun pemerintah pusat dan di serahkan ke daerah. Ini konsekuensi dari efisiensi yang di lakukan oleh pemerintah pusat.
“Kita berharap, Partai Gerindra secara nasional harus memberikan perhatian dan masukan yang baik kepada Presiden terkait komitmen membangun Tanah Papua. Khususnya daerah otonomi baru, termasuk Provinsi Papua Barat Daya,” pungkas ARK
RED
