Reses I Tahun 2026, Ketua DPRP Serap Aspirasi di Maybrat : Didominasi Kebutuhan Dasar

Koreri.com, Maybrat– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) Ortis Fernando Sagrim,S.T.,M.Ak menggelar reses I tahun 2026 di daerah pemilihannya tepatnya Kabupaten Maybrat, Jumat (27/3/2026).

Ortis Sagrim memfokuskan kegiatan resesnya untuk menyerap aspirasi masyarakat di Gereja Yerusalem, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maybrat dihadiri sejumlah pihak dari kepala kampung, kepala distrik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga unsur keamanan seperti Kapolsek dan Danramil.

Dalam kesempatan itu sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat cukup beragam yang didominasi kebutuhan dasar warga setempat.

“Pokok pikiran yang disampaikan di reses ini cukup padat sekali, dan saya lihat itu memang merupakan kebutuhan dasar masyarakat,” kata Ortis Sagrim kepada wartawan.

Politisi Golkar itu menjelaskan, salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah terkait pembangunan dan perbaikan sarana prasarana rumah ibadah, baik gereja maupun masjid yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Masyarakat juga menyoroti persoalan legalitas tanah untuk fasilitas negara seperti puskesmas, kantor distrik, serta aparat keamanan. Menurutnya, hal ini penting karena berkaitan dengan kepastian hukum dan hak ulayat masyarakat setempat.

“Ada beberapa fasilitas negara yang belum memiliki legal standing, seperti surat pelepasan dan sertifikat. Ini penting sekali dan perlu segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Kemudian di sektor pendidikan, warga mengusulkan peningkatan sarana prasarana untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA, termasuk pembangunan ruang belajar, rumah guru, serta fasilitas penunjang lainnya.

Permasalahan air bersih juga menjadi perhatian, dengan adanya permintaan pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait kesejahteraan tenaga kesehatan juga mencuat dalam reses tersebut. Mereka minta adanya perhatian terhadap insentif dan kondisi kerja tenaga medis di wilayah Ayamaru.

Menanggapi hal itu yang disampaikan, Ketua DPRP menyatakan seluruh aspirasi akan dihimpun dan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Tidak semua bisa masuk dalam pembiayaan provinsi. Ada yang menjadi domain kabupaten, tetapi kami tetap akan menyuarakan dan mengawal itu,” tegasnya.

Mantan anggota DPRP Papua Barat dua periode itu menambahkan, hasil reses ini nantinya akan dibawa dalam pembahasan di tingkat DPR serta disinkronkan dengan proses perencanaan pembangunan daerah, termasuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Dengan kegiatan reses ini, DPR PBD berharap dapat memastikan aspirasi masyarakat terserap secara optimal dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

KENN