Koreri.com, Nabire – Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 berlangsung di Hotel Mahavira Nabire, Kamis (7/5/2026).
Gubernur Papua Tengah dalam rapat pleno tersebut diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah dr. Silwanus Sumule.
Perlu diketahui, rapat pleno TPAKD ini merupakan bagian penting dalam upaya bersama lintas sektor untuk memperkuat akses keuangan yang inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat Papua Tengah.
Gubernur Papua Tengah dalam sambutannya yang dibacakan Pj Sekda mengatakan TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil, pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat adat.
Namun, disadari bahwa salah satu tantangan utama pembangunan di Papua Tengah adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal.
Padahal, akses keuangan merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.
“Oleh karena itu, keberadaan TPAKD harus mampu menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan layanan sektor keuangan,” harapnya.
Lanjut Gubernur, dalam konteks pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menetapkan arah pembangunan yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan sektor unggulan daerah.
“Maka melalui TPAKD, kita ingin memastikan bahwa program-program tersebut tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua,” harapnya.
Gubernur kemudian menegaskan beberapa hal penting,
Pertama, kita harus memperluas jangkauan layanan keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil dan terisolir.
Kedua, perlu adanya sinergi yang kuat antara Pemerintah daerah, perbankan, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ketiga, kita harus mendorong literasi keuangan masyarakat agar tidak hanya memiliki akses, tetapi juga kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijak
Keempat, program TPAKD harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan administratif atau sekadar program.
Gubernur pun berharap melalui rapat pleno ini akan dihasilkan,
1. Rumusan program kerja TPAKD Tahun 2026,
2. Langkah-langkah konkret dalam percepatan inklusi keuangan, serta
3. Komitmen bersama dalam mendukung pembangunan ekonomi Papua Tengah.
HMS
