Koreri.com, Timika – Seluruh rangkaian kegiatan Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung selama dua hari, 11 – 12 Mei 2026 secara resmi ditutup.
Prosesi penutupan berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Selasa (12/5/2026).
Sejumlah pihak yang hadir diantaranya perwakilan Menteri Kabinet Merah Putih, Komisi II DPR RI; Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dan Anggota BP3OKP se-Tanah Papua, Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Tanah Papua.
Turut hadir, Ketua DPRP, Ketua MRP, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan OPD se-Tanah Papua, perwakilan mitra pembangunan, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, dan insan pers.
Gubernur Meki Nawipa dalam mengawali sambutan penutupannya, atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya semua pihak yang hadir dana mendukung penuh kegiatan ini.
1. Kepada seluruh narasumber dari Komisi II DPR RI, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, BP3OKP, Komite Eksekutif, SKALA, dan Universitas Papua atas materi dan pemikiran yang sangat berharga.
2. Para gubernur, wakil gubernur, serta sekretaris daerah se-Tanah Papua atas partisipasi aktif dan komitmennya.
3. Mitra pembangunan, terutama DFAT dan SKALA, yang terus mendukung percepatan pembangunan Papua.
4. Panitia pelaksana dari Pemprov Papua Tengah dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.
Lanjut Gubernur, dari forum ini telah diperoleh sejumlah kesepakatan dan catatan penting, antara lain:
1. Perlunya penguatan sinergi pusat dan daerah serta penguatan tiga pilar utama, yaitu Gubernur, DPRP, dan MRP.
2. Komitmen bersama mengimplementasikan untuk interoperabilitas SIPD-RI, SIKD-Otsus, dan SIPPP.
3. Pentingnya pelaksanaan Sensus Orang Asli Papua sebagai basis data perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran.
4. Masukan untuk percepatan penyelesaian Perdasus, Perdasi, serta revisi PP Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP.
5. Rencana tindak lanjut teknis terkait revisi PMK 33 Tahun 2024 dan penguatan tata kelola Dana Otonomi Khusus.
Gubernur menekankan bahwa seluruh hasil dan rekomendasi ini tentu tidak boleh berhenti sebagai dokumen forum semata, tetapi harus ditindaklanjuti secara nyata melalui koordinasi yang kuat antara Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota se-Tanah Papua.
“Sebagaimana semangat pembangunan Papua Tengah yang kami dorong melalui visi ‘Mewujudkan Papua Tengah Emas, Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju dan erkelanjutan’, maka penguatan tata kelola, sinergi pembangunan, dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua harus menjadi fokus bersama dalam setiap kebijakan yang kita jalankan,” tegasnya.
Lanjut Gubernur, Papua membutuhkan kolaborasi bukan berjalan sendiri-sendiri.
Karena itu, forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah, memperkuat memastikan bahwa koordinasi, seluruh dan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
“Kita ingin Dana Otonomi Khusus benar-benar tepat sasaran, transparan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Gubernur pun berharap seluruh kebijakan dan program yang telah dirumuskan bersama dapat segera diimplementasikan demi terwujudnya Papua yang mandiri, adil, damai, dan sejahtera.
HMS
