Koreri.com, Waisai – Kunjungan Menteri Pariwisata (Menpar) RI Putri Wardhana ke Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya baru-baru ini menuai sorotan tajam hingga sebagian pihak merasa kecewa,
Salah satunya, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HPI Kabupaten Raja Ampat, Ferdinan Dimara menyampaikan bahwa seharusnya kunjungan Menpar ini menjadi momentum bagi para pelaku wisata lokal untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kendala yang selama ini dihadapi di lapangan.
Namun sayangnya pihaknya mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait agenda kunjungan orang nomor satu di Kementrian Pariwisata tersebut.
“Kami sangat kecewa karena kunjungan Ibu Menteri ke Raja Ampat tidak terinformasikan dengan baik kepada kami para pelaku wisata, khususnya HPI sebagai organisasi guide resmi,” sorotl Ferdinan dalam keterangannya, kepada media ini, Selasa (12/5/2026) malam.
Dimara mengaku jika pihaknya baru mengetahui agenda tersebut setelah mencari informasi secara mandiri. Bahkan, informasi yang diterimanya pun dinilai tidak akurat dan tidak memberikan ruang bagi para guide lokal untuk terlibat langsung.
Ferdinan menuturkan pramuwisata atau guide lokal merupakan ujung tombak pariwisata Indonesia karena berinteraksi langsung dengan wisatawan yang datang ke daerah wisata, termasuk Raja Ampat.
“Guide HPI yang memiliki sertifikasi nasional adalah ujung tombak pariwisata Indonesia. Kami yang memberikan informasi secara langsung kepada wisatawan tentang daerah dan budaya lokal,” imbuhnya.
Masih menurut Dimara, apabila diberi kesempatan bertemu langsung dengan Menpar, maka pihak HPI ingin menyampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan sektor pariwisata di Raja Ampat, termasuk berbagai kendala yang dihadapi para pelaku wisata lokal.
Ia juga membandingkan kunjungan Menpar dengan kunjungan Wakil Presiden RI sebelumnya ke Raja Ampat, di mana berbagai komunitas dan asosiasi pariwisata lokal dilibatkan dalam pertemuan bersama pemerintah.
“Waktu Wakil Presiden datang, seluruh komunitas pariwisata dikumpulkan, mulai dari HPI, asosiasi homestay, pelaku usaha speedboat, komunitas sepeda hingga ASITA. Tapi saat Menteri Pariwisata datang justru tidak ada ruang khusus untuk kami,” sorotnya.
Ferdinan menilai kondisi tersebut dapat menjadi contoh buruk bagi lembaga atau instansi lain yang berkunjung ke Raja Ampat, karena dikhawatirkan tidak lagi melibatkan guide lokal resmi dalam aktivitas pariwisata.
“Kami selama ini selalu menyuarakan bahwa siapa pun yang datang ke Raja Ampat sebaiknya menggunakan guide lokal. Tapi justru ketika Menteri Pariwisata datang, tidak ada pendampingan dari guide HPI,” kecamnya heran.
Meski demikian, Ferdinan menduga persoalan tersebut terjadi akibat miskomunikasi antara pihak terkait dan protokoler kunjungan. Ia pun berharap ke depan, koordinasi dan komunikasi dengan komunitas pariwisata lokal dapat berjalan lebih baik.
“Kami berharap ke depan komunikasi bisa lebih baik sehingga komunitas pariwisata di Raja Ampat dapat dilibatkan dan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi demi kemajuan pariwisata Indonesia,” pungkasnya.
KENN
