Koreri.com, Timika — Video viral Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Aroanop bersama sejumlah tenaga kesehatan (nakes) yang disebut berjalan kaki selama 12 jam dari kampung Aroanop ke Banti, Mimika, Papua Tengah masih terus memicu respon publik.
Narasi yang beredar menyebut aksi itu dilakukan karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan transportasi, bahkan dikaitkan dengan pasien malaria yang membutuhkan penanganan darurat.
Namun kini terungkap fakta berbeda pasca hasil investigasi sejumlah pihak di lapangan yang menunjukkan adanya perbedaan antara narasi viral dan fakta yang ditemukan.
Tokoh Masyarakat Amungme Yohanes Kibak langsung angkat bicara mengungkap fakta janggal dalam peristiwa tersebut.
Ia mengkau bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, awal mula nakes bernama Fransiska Tekege ini sempat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Timika. Namun itu dilakukan hanya sekali saja. Bahkan tidak menunggu respons lanjutan, ia langsung memutuskan berjalan kaki ke Banti.
“Kalau memang kondisi darurat, seharusnya koordinasi dilakukan sampai ada keputusan. Ini baru satu kali komunikasi, belum ada jawaban, sudah ambil langkah sendiri,” beber Yohanes Kibak melalui sambungan teleponnya, Rabu (17/6/2026).
Fakta lainnya, Kibak juga menyoroti secara khusus perubahan pola kerja yang bersangkutan pasca dipindahkan dari jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika menjadi Kepala Pustu di Aroanop.
Dilaporkan pada awal penugasan, koordinasi berjalan baik dan evakuasi pasien biasanya difasilitasi Pemerintah melalui penerbangan.
“Jadi biasanya kalau ada keadaan darurat, dinas siapkan pesawat untuk jemput. Tapi anehnya, untuk kali ini yang bersangkutan tidak menempuh mekanisme itu,” sahutnya.
Fakta berikutnya dan menjadi salah satu poin krusial dalam unggahan video viral itu adalah klaim ketiadaan obat malaria di fasilitas kesehatan setempat.
Namun, dari hasil pengecekan ke lapangan langsung menunjukkan bahwa stok obat Malaria masih tersedia.
“Saya sudah cek langsung, obat (malaria) ada. Jadi narasi bahwa tidak ada obat itu tidak benar karena tidak sesuai fakta di lapangan,” beber Kibak.
Ia juga mempertanyakan alasan nakes tersebut tidak melanjutkan koordinasi dengan fasilitas kesehatan di Banti atau Pemerintah distrik setempat jika memang membawa misi penanganan pasien darurat.
“Kalau benar emergency, kenapa tidak lapor ke rumah sakit di Banti atau ke kepala distrik Tembagapura saat tiba di sana?” lanjut tanya Kibak.
Karena setelah tiba di Banti, sorot Kibak, oknum nakes tersebut tidak melakukan pelaporan medis atau koordinasi lanjutan, melainkan langsung melanjutkan perjalanan ke Timika pada keesokan harinya dan kemudian menyebarkan video ke media sosial.
Dugaan lain yang juga mengemuka adalah kemungkinan motif personal di balik aksi tersebut.
Berdasarkan keterangan masyarakat setempat, perjalanan itu disebut dilakukan atas keinginan sendiri, bahkan disebut untuk mengetahui jarak antara Aroanop dan Banti.
“Jadi ada warga yang bilang bahwa dia (Kepala Pustu) sendiri yang ingin jalan kaki, bahkan sempat yang bersangkutan bilang ingin tahu jaraknya,” ujar Kibak.
Belakangan, muncul spekulasi bahwa tindakan tersebut berkaitan dengan ketidakpuasannya atas mutasi jabatan ke wilayah pedalaman.
“Bisa jadi ini bentuk ketidakpuasan karena dipindahkan. Tapi kalau itu benar, tidak seharusnya dibawa ke ruang publik dengan narasi yang menyudutkan pemerintah,” tegasnya.
Sekedar info, Fransiska Tekege sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika. Namun kemudian atas rekomendasi BKN, ia akhirnya tergusur dari jabatannya dalam proses rotasi beberapa waktu lalu dan selanjutnya ditempatkan pada posisi yang baru selaku Kepala Puskesmas Pembantu (Pustu) Aroanop.
Terkait transportasi, Yohanes Kibak mengakui bahwa pada saat kejadian, penerbangan ke wilayah tersebut memang sedang dalam masa perawatan (maintenance). Namun, ia menegaskan bahwa Pemerintah daerah tidak pernah tinggal diam dalam menangani situasi darurat di pedalaman.
“Pemerintah selalu respons kalau ada laporan resmi. Evakuasi nakes atau pasien biasanya dilakukan jika ada koordinasi jelas karena selama ini berjalan seperti itu. Kenapa tiba-tiba jadi berubah,” herannya.
Sementara itu, Kepala Pustu Aroanop Fransina Tekega yang hendak dikonfirmasi Koreri.com hingga berita ini dipublis belum berhasil diperoleh keterangan dari yang bersangkutan.
Kasus ini turut memunculkan perdebatan soal etika aparatur sipil negara (ASN). Bahkan Bupati Johannes Rettob pun secara khusus menyoroti langsung etika ASN Mimika saat bermedia sosial.
Kibak pun mengecam tindakan oknum nakes tersebut. Ia menilai tindakan menyebarkan informasi yang tidak sesuai atau belum terverifikasi ke publik telah menimbulkan persepsi keliru terhadap pelayanan pemerintah.
“Seharusnya sebagai ASN, ada mekanisme yang harus diikuti. Kalau ada masalah, selesaikan secara berjenjang, bukan langsung diviralkan,” kecamnya.
Karena itu, Kibak menilai teguran dari kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam konteks pembinaan disiplin ASN.
Persoalan video viral ini memperlihatkan bagaimana satu peristiwa di wilayah terpencil dapat berkembang menjadi narasi besar di ruang publik, tanpa verifikasi menyeluruh.
Di satu sisi, publik mudah bersimpati terhadap gambaran keterbatasan layanan di pedalaman. Namun di sisi lain, ada risiko distorsi informasi jika fakta lapangan tidak utuh.
Hingga kini, belum ada klarifikasi langsung dari oknum nakes yang bersangkutan terkait motif perjalanan dan pembuatan video tersebut.
Pertanyaan yang tersisa: apakah aksi berjalan kaki selama 12 jam itu benar-benar dilandasi kondisi darurat medis, atau justru menjadi ekspresi personal yang kemudian membentuk opini publik secara luas?
EHO
